Peraturan Menteri Nomor 123 Tahun 2014 tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN KEPADA GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2015

(1) Urusan pemerintahan bidang pendidikan yang dilimpahkan kepada Gubernur dalam penyelenggaraan dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015 meliputi: a. Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal; b. Program Pendidikan Dasar; c. Program Pendidikan Menengah; dan d. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2) Rincian program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal, dan Informal

meliputi:

1. penyediaan layanan kursus dan pelatihan;
2. penyediaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal, dan Informal;
3. penyediaan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PAUD nonformal;
4. penyediaan layanan pendidikan masyarakat; dan
5. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pendidikan anak usia dini, nonformal, dan informal. b. Program Pendidikan Dasar meliputi:
6. Peningkatan akses dan mutu pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sekolah dasar luar biasa (SDLB)/sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB);
7. Penjaminan kepastian layanan pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) ;
8. Penjaminan kepastian layanan pendidikan sekolah dasar (SD);
9. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar; dan
10. Penyediaan dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten untuk jenjang pendidikan dasar. c. Program Pendidikan Menengah meliputi:
11. Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
12. Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK); dan
13. Penyediaan dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten untuk jenjang pendidikan menengah. d. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meliputi: Peningkatan layanan prima dalam perencanaan dan kerjasama luar negeri. e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dalam rangka Peningkatan Mutu dan Profesionalisme Guru.

Alokasi anggaran urusan pemerintahan bidang pendidikan yang

dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban dan pelaporan, pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan bidang pendidikan dalam penyelenggaraan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Koordinasi, pembinaan manajemen, dan administrasi keuangan dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2) Pembinaan teknis atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Eselon I lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggungjawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, REPUBLIK INDONESIA, MOHAMMAD NUH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN