Pasal 10

(1) Pembiayaan penyelenggaraan PJJ diatur dan ditentukan secara mandiri oleh perguruan tinggi penyelenggara PJJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pembiayaan penyelenggaraan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi biaya investasi, biaya operasional personalia dan nonpersonalia, serta biaya pengembangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan penyelenggaraan PJJ diatur oleh Direktur Jenderal.