Peraturan Menteri Nomor 107 Tahun 2013 tentang TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dalam Peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Staf Khusus Menteri yang bekerja secara penuh waktu pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu.

3. Tunjangan Kinerja adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Pegawai yang aktif berdasarkan kompetensi dan kinerja.

4. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan izin/pemberitahuan serta disetujui oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

5. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin.

6. Kinerja Pegawai adalah prestasi/kemampuan kerja yang diperlihatkan oleh seorang Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

7. Evaluasi Jabatan adalah proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan

8. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik INDONESIA.

(1) Pegawai berhak mendapatkan pembayaran Tunjangan Kinerja sesuai jabatannya berdasarkan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan sesuai hasil evaluasi jabatan. (2) Besaran Tunjangan Kinerja yang diterima ditentukan berdasarkan kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai sesuai dengan target kinerja yang dihitung berdasarkan kategori dan nilai capaian sasaran kinerja Pegawai. (2) Tunjangan Kinerja Pegawai yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil dibayarkan terhitung mulai tanggal ditetapkan surat pernyataan melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat pernyataan melaksanakan tugas diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan Sekretaris Jenderal Kementerian.

(1) Besaran Tunjangan Kinerja bagi CPNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja pada jabatan yang akan didudukinya. (2) Besaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya. (3) Besaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu dikarenakan tidak dapat www.djpp.kemenkumham.go.id

mengumpulkan angka kredit sesuai ketentuan dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya. (4) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan secara utuh terhitung mulai tanggal keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional yang bersangkutan.

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada: a. Pegawai yang tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu; b. Pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan negeri karena menjadi pejabat negara berdasarkan peraturan perundang-undangan; d. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri; e. Pegawai di lingkungan Kementerian yang diangkat sebagai pejabat fungsional tertentu yang memperoleh tunjangan profesi. f. Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang merangkap jabatan struktural. g. Pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi atau lembaga lain di luar lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; h. Pegawai yang menjalani Masa Persiapan Pensiun atau Bebas Tugas; i. Pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara; j. Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS), Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut ke Badan Pertimbangan Kepegawaian.

(1) Hari kerja di lingkungan Kementerian yaitu 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat dengan jumlah jam kerja sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam. (2) Hari dan jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Senin sampai dengan Kamis Pukul 07.30 - 16.00 waktu istirahat Pukul 12.00 - 13.00 www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Jumat Pukul 07.30 - 16.30 waktu istirahat Pukul 11.30 - 13.00 (3) Pegawai diberikan toleransi waktu kedatangan dengan penggantian jam kerja pada hari yang sama. (4) Pegawai Kementerian yang tidak masuk dan pulang kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberi sanksi pengurangan tunjangan kinerja. (5) Toleransi waktu kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pengurangan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pegawai yang mendapat tugas pekerjaan yang dilakukan di luar kantor dan/atau di luar jam kerja, tugas jaga atau tugas tertentu lainnya yang pelaksanaannya diatur dengan sistem piket yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja dikecualikan dari ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3). (2) Jenis-jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. Koordinasi dengan instansi luar; b. Konsultasi, mediasi, negosiasi dan tugas-tugas nonlitigasi; c. Sosialisasi; d. Supervisi; e. Peliputan; f. Mengikuti persidangan; g. Pendidikan dan pelatihan yang tidak termasuk tugas belajar; h. Rapat, seminar, ceramah, workshop; i. Menjadi narasumber; j. Penelitian; k. Juru pelihara; l. Polisi khusus cagar budaya; m. Satuan pengamanan; dan n. Tugas-tugas lain, baik di dalam maupun di luar negeri. (3) Pelaksanaan tugas untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dibuktikan secara tertulis dan berdasarkan surat tugas dari atasan yang berwenang. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai dihitung sesuai jumlah pelanggaran jam kerja. (2) Penghitungan jumlah pelanggaran jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghitung jumlah waktu terlambat datang (TL) dan pulang sebelum waktunya (PSW) dan berlaku kumulatif pada hari yang sama. (3) Dalam hal jumlah pelanggaran jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 7,5 jam (tujuh koma lima) jam dianggap sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja. (4) Pegawai Kementerian yang melanggar ketentuan jam kerja yang memenuhi akumulasi 5 (lima) hari tidak masuk kerja atau lebih, dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pegawai Kementerian wajib masuk kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja Kementerian yang dibuktikan dengan daftar hadir elektronik. (2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada waktu masuk kerja dan pada waktu pulang kerja. (3) Pengisian daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digantikan dengan daftar hadir secara manual apabila: a. perangkat dan sistem daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kerusakan/tidak berfungsi; b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem daftar hadir elektronik; c. dimensi anggota tubuh (sidik jari, telapak tangan, atau yang semacamnya) tidak terbaca dalam Sistem Kehadiran Elektronik d. terjadi keadaan kahar (force majeure) berupa bencana alam dan/atau kerusuhan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya; atau e. lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem kehadiran elektronik. (4) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di rekapitulasi oleh bagian yang menangani administrasi kepegawaian pada unit kerja setingkat eselon II. (5) Pegawai yang mendapat tugas detasering dan/atau dipekerjakan di instansi luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengisian daftar hadir masuk/pulang kerja di unit kerja tempat tugasnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

(6) Rekapitulasi daftar hadir masuk/pulang kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikirimkan ke instansi asal/induk. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian dan rekapitulasi daftar hadir diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian.

(1) Pegawai dinyatakan melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) apabila: a. tidak masuk kerja; b. terlambat masuk kerja; c. pulang sebelum waktunya; d. tidak berada di tempat tugas; dan/atau e. tidak mengisi daftar hadir. (2) Pegawai dinyatakan tidak melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila yang bersangkutan dapat membuktikan dengan surat keterangan dan permohonan izin yang terdiri atas: a. Surat keterangan atasan langsung bagi Pegawai yang tidak berada di tempat tugas tanpa alasan yang sah; b. Surat permohonan izin; c. Surat keterangan penugasan; d. Surat keterangan bagi Pegawai yang lupa mengisi daftar hadir datang; e. Surat pernyataan atasan langsung bagi Pegawai yang lupa mengisi daftar hadir pulang; f. Surat izin keluar kantor pada jam kerja; (3) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada pejabat yang menangani daftar hadir paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal terjadinya ketidakhadiran, keterlambatan masuk kerja, pulang sebelum waktunya, tidak berada di tempat tugas, dan/atau tidak mengisi daftar hadir. (4) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disampaikan lebih dari 5 (lima) hari kerja dinyatakan tidak berlaku dan dianggap melanggar jam kerja. (5) Format surat keterangan dan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pegawai dijatuhi sanksi pengurangan tunjangan kinerja apabila: a. Pegawai yang tidak masuk kerja atau tidak berada di tempat tugas selama 7,5 (tujuh koma lima) jam atau lebih dalam sehari; b. Pegawai yang terlambat masuk kerja; c. Pegawai yang pulang sebelum waktunya; d. Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir; dan/atau e. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin. (2) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (persen), dan dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dengan ketentuan paling banyak sebesar 100% (seratus persen). (3) Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan/izin, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 3% (tiga persen), sedangkan Pegawai yang tidak masuk kerja dengan keterangan/izin, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 1,5% (satu setengah persen) untuk tiap satu hari tidak masuk kerja. (4) Pegawai yang tidak berada di tempat tugas pada hari dan jam kerja dengan keterangan/izin dari atasan langsung diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen). (5) Pegawai yang tidak berada di tempat tugas selama 7½ (tujuh setengah) jam atau lebih dalam 1 (satu) hari kerja sehari tanpa keterangan/izin diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 3% (tiga persen). (6) Pegawai yang mendapat surat tugas melakukan perjalanan dinas dalam/luar kota dan mendapatkan biaya yang dibebankan pada APBN/APBD/pihak lain, tidak melakukan pengisian daftar hadir masuk/pulang kerja dan diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen). (7) Pegawai yang melaksanakan tugas di luar kantor pada hari dan jam kerja dan tidak mendapat surat tugas melakukan perjalanan dinas dalam/luar kota yang karena satu dan lain hal tidak memungkinkan untuk mengisi daftar hadir masuk/pulang kerja, dengan bukti surat keterangan dari atasan langsung diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen).

(1) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagai berikut: a. hukuman disiplin ringan www.djpp.kemenkumham.go.id

1. sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
2. sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 2 (dua) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan
3. sebesar 40% (empat puluh persen) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. b. hukuman disiplin sedang
4. sebesar 40% (empat puluh persen) selama 6 (enam) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
5. sebesar 50% (lima puluh persen) selama 8 (delapan) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
6. sebesar 60% (enam puluh persen) selama 10 (sepuluh) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. c. hukuman disiplin berat
7. sebesar 60% (enam puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
8. sebesar 70% (tujuh puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
9. sebesar 80% (delapan puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan; dan
10. sebesar 100% (seratus persen), jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat dan mengajukan banding administratif. (2) Pengurangan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Kementerian yang dijatuhi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin. www.djpp.kemenkumham.go.id

Tunjangan kinerja Pegawai Kementerian yang melaksanakan cuti dibayarkan dengan persentase sebagai berikut: a. Pegawai Kementerian yang mengambil cuti tahunan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen); b. Pegawai Kementerian yang mengambil cuti besar dibayarkan 70% setiap bulan c. Pegawai Kementerian yang mengambil cuti alasan penting dibayarkan 70% setiap bulan d. Pegawai Kementerian yang melaksanakan cuti bersalin dibayarkan sebagai berikut:

1. Pegawai Kementerian yang mengambil cuti bersalin untuk melaksanakan persalinan anak pertama sampai dengan kedua, dibayarkan sebesar 100% (seratus persen);
2. Pegawai Kementerian yang mengambil cuti bersalin untuk melaksanakan persalinan anak ketiga, dibayarkan sebagai berikut: a) bulan pertama sebesar 60% (enam puluh persen); b) bulan kedua sebesar 30% (tiga puluh persen); dan c) bulan ketiga sebesar 20% (sepuluh persen). e. Pegawai Kementerian yang melaksanakan cuti sakit dibayarkan sebagai berikut:
3. sakit selama 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari sebesar 100% (seratus persen);
4. sakit selama 3 (tiga) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
5. sakit selama 15 (lima belas) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebesar 50% (lima puluh persen);
6. sakit selama 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan sebesar 30% (tiga puluh persen);
7. sakit lebih dari 2 (dua) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan sebesar 20% (dua puluh persen); atau
8. sakit lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan sebesar 10% (sepuluh persen).

(1) Pegawai Kementerian yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena terkena kasus hukum dan/atau dilakukan www.djpp.kemenkumham.go.id

penahanan oleh pihak yang berwajib sementara tidak diberikan Tunjangan Kinerja terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara dari jabatan negeri. (2) Apabila putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Pegawai Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah, Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian yang dihentikan dapat dibayarkan kembali pada bulan berikutnya.

(1) Pencatatan kehadiran, pelaksanaan cuti dan penegakan disiplin terhadap Pegawai Kementerian dilakukan setiap bulan. (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang menangani fungsi kepegawaian pada unit kerja eselon II, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian. (3) Pejabat yang menangani fungsi kepegawaian menyampaikan laporan rekapitulasi kehadiran Pegawai kepada pejabat yang ditunjuk utuk melaksanakan pembayaran tunjangan kinerja paling lambat hari kerja terakhir pada bulan berjalan.

Pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan: a. Hukuman disiplin yang dijatuhkan sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku. b. Pegawai Kementerian yang sedang menjalani pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan sampai dengan mulai berlakunya peraturan ini masih dalam status pemberhentian sementara dari jabatan negeri, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. c. Pegawai Kementerian yang sedang menjalani cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting sebelum berlakunya peraturan ini dan saat berlakunya peraturan ini masih menjalani cuti dimaksud, kepadanya tidak diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2013 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id