Pasal 110

(1) Sasaran SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dapat dievaluasi dan diperbarui sesuai kebutuhan. (2) Evaluasi sasaran SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: a. mengidentifikasi kemajuan sasaran yang dicapai; b. mengidentifikasi kesenjangan, tantangan, atau hambatan dalam pencapaian target; c. mengukur efektivitas kebijakan dan program yang telah dilaksanakan; dan d. memperbarui sasaran percepatan SDGs Desa. (3) Pembaruan sasaran SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan paling sedikit meliputi:

a. Desa; b. pemerintah daerah kabupaten/kota; c. pemerintah daerah provinsi; d. kementerian/lembaga nonkementerian; dan e. pihak ketiga. (4) Pemangku kepentingan di tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas: a. kepala Desa; b. perangkat Desa; c. tokoh masyarakat; dan d. perwakilan kelompok masyarakat. (5) Pemangku kepentingan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri atas: a. perguruan tinggi; b. lembaga riset; c. organisasi kemasyarakatan; dan d. lembaga mitra pembangunan.