Pasal 19

(1) Penyusunan DIPA dan petunjuk operasional kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) DIPA dan petunjuk operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat Eselon I Pembina, Sekretariat

Jenderal dan SKPD Provinsi yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah. (3) Penyampaian DIPA dan petunjuk operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tiga puluh hari kerja setelah diterimanya pengesahan DIPA dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.