Permendesa PDT No. 8 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI
DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG
PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a.
bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan
uji kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya
Masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian penentuan
tim penguji kompetensi dan pelaksanaan penilaian uji
kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya
Masyarakat;
b.
bahwa Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional
Penggerak Swadaya Masyarakat sudah tidak sesuai
dengan kebutuhan penyelenggaraan uji kompetensi,
sehingga perlu diubah;
c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan
Peraturan
Menteri
Desa
dan
Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal
Nomor
4
Tahun
2025
tentang
Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional
Penggerak Swadaya Masyarakat;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367); 4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892); 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 83); 6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 293);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 293) diubah sebagai berikut:
- Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
(1)
Tim Penguji Kompetensi terdiri atas:
a.
Tim Penguji Kompetensi Manajerial dan
Kompetensi Sosial Kultural; dan
b.
tim penguji teknis.
(2)
Tim Penguji Kompetensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai tugas:
a.
menyusun instrumen Uji Kompetensi;
b.
melakukan penilaian Uji Kompetensi; dan
c.
melakukan pengembangan instrumen dan
metode Uji Kompetensi.
- Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 3A, Pasal 3B, dan Pasal 3C sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3A
(1)
Tim
Penguji
Kompetensi
Manajerial
dan
Kompetensi
Sosial
Kultural
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berasal
dari unsur kepegawaian.
(2)
Unsur kepegawaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a.
berpendidikan paling rendah sarjana (S-1)
atau diploma empat (D-IV);
b.
memiliki
sertifikat
asesor
sumber
daya
manusia aparatur; dan
c.
tidak sedang menjalani masa hukuman
disiplin sedang dan berat.
Pasal 3B
(1)
Tim penguji teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf b berasal dari unsur
Penggerak Swadaya Masyarakat pada Instansi
Pembina.
(2)
Unsur Penggerak Swadaya Masyarakat pada
Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a.
berpendidikan paling rendah sarjana (S-1)
atau diploma empat (D-IV);
b.
memiliki pangkat paling rendah penata,
golongan ruang III/c; dan
c.
memiliki
pengalaman
kerja
dalam
pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan
masyarakat paling singkat 5 (lima) tahun.
Pasal 3C Tim penguji teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3B dapat melibatkan unsur lain yang memiliki Kompetensi Teknis dan kemampuan serta keahlian melakukan pengujian di bidang pemberdayaan masyarakat.
- Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17A Pelaksanaan penilaian Uji Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan pelaksanaan penilaian Uji Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dapat menggunakan penilaian yang dilakukan oleh penyelenggara penilaiaan kompetensi yang terakreditasi oleh Badan Kepegawaian Negara.
- Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 25
(1)
Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 dapat dikerjasamakan.
(2)
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa dukungan pelaksanaan.
(3)
Dukungan pelaksanaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) meliputi:
a.
prasarana dan sarana;
b.
pendanaan; dan
c.
tenaga administrasi.
(4)
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan antara penyelenggara dengan:
a.
kementerian/lembaga; dan/atau
b.
pemerintah daerah.
(5)
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2026
MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA,
Œ
YANDRI SUSANTO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a.
bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan
uji kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya
Masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian penentuan
tim penguji kompetensi dan pelaksanaan penilaian uji
kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya
Masyarakat;
b.
bahwa Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional
Penggerak Swadaya Masyarakat sudah tidak sesuai
dengan kebutuhan penyelenggaraan uji kompetensi,
sehingga perlu diubah;
c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367); 4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892); 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 83); 6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 293);
