Pasal 8

(1) Tata tempat untuk Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Pejabat Perwakilan Negara Asing, Organisasi Internasional, Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur Keprotokoleran. (2) Tata Tempat dalam Acara Resmi untuk pejabat pada Kementerian ditentukan dengan urutan: a. Menteri dan/atau Pasangan; dan b. Pejabat Tinggi Madya dengan urutan sebagai berikut:

1. Sekretaris Jenderal;

2. Inspektur Jenderal;

3. Direktur Jenderal;

4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi;

5. Staf Ahli/Staf Khusus;

6. Pejabat Fungsional Utama;

7. Pejabat Administrator; dan

8. Pejabat Pengawas. (3) Dalam hal pelaksanaan acara tertentu, pihak penyelenggara sesuai substansi acara mendapatkan tempat yang diutamakan dari urutan yang seharusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).