Pasal 91

(1) Musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan dalam rangka pembahasan rancangan RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90. (2) Pembahasan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka: a. menyepakati permasalahan pembangunan Daerah; b. menyepakati prioritas pembangunan Daerah; c. menyepakati arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota lingkup provinsi; d. menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi; e. penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional; dan f. klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan provinsi dengan program dan kegiatan kabupaten/kota yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kabupaten/kota.