Pasal 15

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah bersumber pada: a. APBN; b. APBD Provinsi; c. APBD Kabupaten/Kota;dan d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.