Pasal 12

(1) Hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan pasal 11 dilakukan pembahasan bersama antara inspektorat jenderal kementerian/lembaga, inspektorat provinsi yang dikoordinasikan oleh Menteri. (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Menteri kepada PRESIDEN.