Pasal 9

(1) TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) terdiri atas: a. ketua dijabat isteri/suami lurah; b. wakil ketua dijabat isteri/ suami sekretaris Kelurahan; c. sekretaris; d. bendahara; dan e. kelompok kerja I, kelompok kerja II, kelompok kerja III dan kelompok kerja IV. (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas: a. kelompok kerja I sebagai pengelola program:

1. penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan 2) gotong royong. b. kelompok kerja II sebagai pengelola program:
2. pendidikan dan keterampilan; dan 2) pengembangan kehidupan berkoperasi. c. kelompok kerja III sebagai pengelola program:
3. pangan;
4. sandang; dan 3) perumahan dan tata laksana rumah tanggga. d. kelompok kerja IV sebagai pengelola program:
5. kesehatan;
6. kelestarian lingkungan hidup; dan 3) perencanaan sehat.

(3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. ketua; b. wakil ketua; c. sekretaris; dan d. anggota. (4) Susunan kepengurusan TP PKK di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota yang ditandatangani lurah atas nama bupati/wali kota. (5) Keputusan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat rincian tugas dan fungsi TP PKK Kelurahan.