Pasal 17

Biro yang membidangi administrasi pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, bertanggung jawab terhadap sub kegiatan: a. fasilitasi koordinasi pimpinan daerah dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; b. koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah provinsi; dan c. kesekretariatan gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi.
5. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.51