Pasal 105

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Inspektorat Jenderal melakukan pembinaan umum dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah dan BUMDAM dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna BUMDAM. (2) Dalam rangka pembinaan umum dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menempatkan pejabat Kementerian Dalam Negeri atau kementerian/lembaga non kementerian sebagai salah satu anggota Dewan Pengawas atau Komisaris pada BUMDAM dengan jumlah Direksi 3 (tiga) orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c secara proporsional dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tata cara penempatan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (4) Dalam rangka pembinaan umum dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi melalui Pemerintah Daerah menyampaikan laporan keuangan tahunan BUMDAM yang telah di audit oleh KAP kepada Menteri c.q Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. (5) Laporan keuangan tahunan BUMDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada pedoman akuntansi BUMDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (6) Selain pembinaan umum dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan dan pengawasan secara teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Gubernur melalui unit kerja pada perangkat daerah yang menangani BUMDAM di Pemerintah Daerah provinsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan BUMDAM di provinsi.

(8) Bupati/Wali kota melalui unit kerja pada perangkat daerah yang menangani BUMDAM di Pemerintah Daerah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan BUMDAM di kabupaten/kota. (9) Perangkat daerah yang membidangi pembinaan dan pengawasan BUMDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan.