Pasal 24
Uraian pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi Tahun Anggaran 2012. 7. Ketentuan BAB VI BARANG HASIL PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI dihapus. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2012 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
GAMAWAN FAUZI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.175 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI
ALOKASI PENDANAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI TAHUN ANGGGARAN 2012
NO
PROVINSI
PENILAIAN 2012
1.
NANGGROE ACEH DARUSSALAM
7.270.000.000
2.
SUMATERA UTARA
9.830.000.000
3.
SUMATERA BARAT
7.290.000.000
4.
RIAU
6.470.000.000
5.
JAMBI
5.055.000.000
6.
SUMATERA SELATAN
6.550.000.000
7.
BENGKULU
7.165.000.000
8.
LAMPUNG
7.385.000.000
9.
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
5.635.000.000
10.
KEPULAUAN RIAU
6.305.000.000
11.
DKI JAKARTA
4.955.000.000
12.
JAWA BARAT
8.185.000.000
13.
JAWA TENGAH
9.625.000.000
14.
DI YOGYAKARTA
4.485.000.000
15.
JAWA TIMUR
9.950.000.000
16.
BANTEN
4.650.000.000
17.
BALI
8.360.000.000
18.
NUSA TENGGARA BARAT
6.845.000.000
19.
NUSA TENGGARA TIMUR
8.485.000.000
20.
KALIMANTAN BARAT
6.510.000.000
21.
KALIMANTAN TENGAH
5.795.000.000
22.
KALIMANTAN SELATAN
6.020.000.000
23.
KALIMANTAN TIMUR
7.555.000.000
24.
SULAWESI UTARA
8.505.000.000
25.
SULAWESI TENGAH
6.335.000.000
26.
SULAWESI SELATAN
8.210.000.000
27.
SULAWESI TENGGARA
6.595.000.000
28.
GORONTALO
5.740.000.000
29.
SULAWESI BARAT
6.255.000.000
30.
MALUKU
7.940.000.000
31.
MALUKU UTARA
7.375.000.000
32.
PAPUA
12.810.000.000
33.
PAPUA BARAT
8.445.000.000
TOTAL 238.585.000.000
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
GAMAWAN FAUZI www.djpp.depkumham.go.id