Pasal 20

(1) Selain evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, gubernur/bupati/walikota dapat melakukan evaluasi dalam rangka melakukan penataan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik guna mengakomodai dinamika perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. besaran organisasi; b. tugas dan fungsi; dan c. tata kerja. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Menteri.