Pasal 3

(1) Kewenangan pendelegasian penerbitan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi Perizinan yang: a. di dalamnya terdapat modal asing; b. ruang lingkupnya lintas provinsi; dan/atau c. berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Pemerintah.

(2) Jenis Perizinan yang didelegasikan terdiri dari: a. Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing; b. Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan/atau Seminar Dagang Internasional; c. Surat Izin Usaha Penjualan Langsung; dan d. Angka Pengenal Importir Umum (API-U) dan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) untuk perusahaan penanaman modal yang penerbitan izin usahanya merupakan kewenangan Pemerintah.