Pasal 3

(1) Dalam rangka pemberian Pelayanan Terpadu Perdagangan, Menteri menyelenggarakan dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perdagangan. (2) Menteri mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: a. Sekretaris Jenderal dalam hal pembinaan kelembagaan UPTP; dan b. Inspektur Jenderal dalam hal pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perdagangan. (3) Sekretaris Jenderal dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas: a. mengoordinasikan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perdagangan pada semua UPTP; dan b. menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perdagangan setiap semester kepada Menteri. (4) Inspektur Jenderal dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas: a. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perdagangan pada semua UPTP; b. melakukan pengawasan terhadap upaya pemberantasan pungutan liar dalam pemberian

Pelayanan Terpadu Perdagangan yang dilakukan oleh unit pemberantasan pungutan liar di lingkungan Kementerian Perdagangan; dan c. menyampaikan laporan hasil pengawasan Pelayanan Terpadu Perdagangan setiap semester kepada Menteri.