Pasal 8

(1) Untuk dapat dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, perusahaan industri dan/atau perusahaan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mengajukan permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Surveyor. (2) Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kegiatan verifikasi administratif terhadap:

1. NIB;

2. Tanda Daftar Industri atau Izin Usaha Industri, bagi perusahaan industri; dan

3. Surat Izin Usaha Perdagangan, bagi perusahaan perdagangan. b. kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis fisik terhadap:

4. jumlah, jenis, merek dan nomor kemasan;

5. jumlah barang;

6. jenis Kayu;

7. pemenuhan kriteria teknis;

8. pemeriksaan kesesuaian antara uraian barang dengan Pos Tarif/HS berdasarkan ketentuan klasifikasi barang;

9. pengawasan pemuatan ke dalam peti kemas, jika pengapalannya menggunakan peti kemas; dan

10. pemasangan segel pada peti kemas apabila seluruh barang dalam peti kemas diperiksa oleh Surveyor.