Pasal 21

Perusahaan pemilik API dan BUMN dikenai sanksi pencabutan Persetujuan Impor apabila: a. Dihapus; b. terbukti menggunakan Produk Hortikultura yang diimpornya selain sebagai bahan baku produksi atau bahan penolong untuk kebutuhan produksi Industri yang dimilikinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, untuk perusahaan pemilik API-P; c. terbukti melanggar ketentuan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; d. terbukti mengubah kesesuaian data dan/atau informasi yang tercantum dalam Persetujuan Impor atau perubahan Persetujuan Impor yang telah diterbitkan; e. terbukti menyampaikan data dan/atau informasi yang tidak benar sebagai persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Impor;
f. melakukan pelanggaran berdasarkan penilaian dan rekomendasi instansi teknis terkait; dan/atau g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum www.peraturan.go.id 2018, No.723 tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Persetujuan Impor.

Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 201830 Mei 2016

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

                                ttd 

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

          ttd               ttd. 

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id