Pasal 2

(1) Menteri berwenang untuk memberikan Persetujuan Impor Garam. (2) Garam yang dapat diimpor merupakan garam untuk pemenuhan bahan baku dan bahan penolong industri. (3) Selain Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Garam yang dapat diimpor merupakan Garam selain untuk pemenuhan bahan baku dan bahan penolong industri.