Pasal 5

(1) Asuransi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan oleh: a. Perusahaan Perasuransian Nasional; atau b. lembaga pembiayaan ekspor yang dibentuk oleh pemerintah, yang telah mendapatkan tanda daftar dari Menteri. (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.