Pasal 15

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada gubernur.

(2) Gubernur selaku penerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan dari Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dekonsentrasi bidang perdagangan yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Dirjen PDN, Dirjen Daglu, Dirjen SPK Dirjen PEN, dan Kepala Bappebti.

(5) Norma, standar, pedoman, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) merupakan instrumen pembinaan untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada gubernur.

(6) Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan reviu atas laporan keuangan dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan.