Peraturan Menteri Nomor 36-m-dag-per-8-2009 Tahun 2009 tentang KETENTUAN EKSPOR ROTAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rotan Asalan adalah rotan dalam bentuk asalan, tidak dirunti, tidak dicuci, tidak diasap/dibelerang, yang termasuk dalam Pos Tarif / ex. HS 1401.20.00.00.

2. Rotan Washed and Sulphurized (W/S), yang selanjutnya disebut Rotan W/S adalah rotan dalam bentuk natural yang berkulit dan telah mengalami proses pencucian dan pengasapan belerang, yang termasuk dalam Pos Tarif / ex. HS 1401.20.00.00.

3. Rotan Setengah Jadi adalah rotan yang telah diolah lebih lanjut menjadi rotan poles halus, hati rotan dan kulit rotan yang termasuk dalam Pos Tarif / ex. HS 1401.20.00.00.

4. Rotan poles halus adalah rotan yang telah dipoles sepanjang batang tanpa kulit ari yang termasuk dalam Pos Tarif / ex. HS 1401.20.00.00.

5. Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK adalah industri yang mengolah bahan baku rotan asalan menjadi rotan Washed and Sulphurized (W/S).

6. Eksportir Terdaftar Rotan yang selanjutnya disingkat ETR adalah perusahaan yang telah mendapat pengakuan untuk melakukan ekspor Rotan W/S dan/atau Rotan Setengah Jadi.

7. Tim Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Ekspor Rotan yang selanjutnya disingkat TME adalah tim yang ditetapkan Menteri Perdagangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan ekspor rotan dengan susunan keanggotaan terdiri dari wakil instansi dan asosiasi terkait serta lembaga surveyor independen.

8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan.

9. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

(1) Rotan yang dapat diekspor dengan jenis dan jumlah tertentu meliputi: a. Rotan W/S dari jenis rotan Taman/Sega (Calamus caesius) dan Irit (Calamus trachycoleus) dengan diameter 4 mm sampai dengan 16 mm; dan b. Rotan Setengah Jadi dari jenis rotan Taman/Sega dan Irit, dan Rotan Setengah Jadi bukan dari jenis rotan Taman/Sega dan Irit dalam bentuk poles halus, kulit dan hati. (2) Rotan yang dilarang diekspor meliputi: a. Rotan Asalan; b. Rotan W/S dari jenis rotan Taman/Sega dan Irit yang diameternya dibawah 4 mm dan diatas 16 mm; dan c. Rotan W/S bukan dari jenis rotan Taman/Sega dan Irit.

(1) Jenis dan jumlah Rotan yang dapat diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan kelestarian tanaman rotan, produksi rotan nasional dan kebutuhan bahan baku industri rotan dalam negeri. (2) Jenis dan jumlah rotan yang dapat diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk Rotan W/S dan Rotan Setengah Jadi dari jenis rotan Taman/Sega dan Irit sebanyak 35.000 (tiga puluh lima ribu) ton per tahun; dan b. Untuk Rotan Setengah Jadi bukan dari jenis rotan Taman/Sega dan Irit ditetapkan dalam jumlah persentase tertentu dari realisasi bukti pasok oleh ETR selama periode 3 (tiga) bulan sebelumnya. (3) Besarnya jumlah persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal setelah mendapat pertimbangan dari TME.

(1) Ekspor rotan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai ETR dari Direktur Jenderal. (2) Pengakuan sebagai ETR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan yang berdomisili di daerah penghasil rotan. (3) Setiap perusahaan, kelompok perusahaan atau perusahaan yang berafiliasi hanya dapat memiliki satu pengakuan sebagai ETR sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Setiap perusahaan yang telah memiliki pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) tidak dapat diberikan pengakuan sebagai ETR. (5) Permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai ETR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal. (6) Permohonan ETR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut : a. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. fotokopi penetapan Pengusaha Kena Pajak (PKP); d. fotokopi surat Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) yang dilegalisir oleh instansi penerbit untuk ETR W/S, dan fotokopi surat Izin Usaha Industri (IUI) untuk ETR Rotan Setengah Jadi;

e. Berita Acara Pemeriksaan fisik industri dari Dinas Kabupaten/Kota yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang industri; dan f. Rekomendasi dari Dinas Provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf e. (7) Direktur Jenderal menerbitkan pengakuan sebagai ETR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (8) Setiap perubahan data perusahaan, pemegang ETR wajib melaporkan dan mengajukan permohonan perubahan ETR kepada Direktur Jenderal.

(1) Ekspor Rotan hanya dapat dilakukan oleh ETR setelah mendapat Persetujuan Ekspor dari Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan. (2) Persetujuan jenis dan jumlah rotan yang dapat diekspor, diberikan kepada ETR setiap triwulan dalam bentuk Surat Persetujuan Ekspor (SPE) oleh Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Departemen Perdagangan. (3) Persetujuan ekspor untuk rotan setengah jadi bukan dari jenis Taman/Sega dan Irit dapat diberikan dengan mempertimbangkan : a. bukti pasok oleh ETR kepada industri di dalam negeri, terhadap jenis rotan yang terserap di dalam negeri. b. rekomendasi dari Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan, terhadap jenis rotan yang tidak terserap di dalam negeri. (4) Permohonan untuk memperoleh SPE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Departemen Perdagangan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

a. Untuk rotan W/S dan Setengah Jadi dari jenis Taman/Sega dan Irit:

1. fotokopi ETR;
2. bukti stok rotan dan kapasitas produksi bagi ETR yang belum pernah memperoleh SPE; dan
3. bukti realisasi ekspor selama periode 3 (tiga) bulan sebelumnya bagi yang telah memperoleh SPE. b. Untuk rotan Setengah Jadi bukan dari jenis Taman/Sega dan Irit :
4. fotokopi ETR;
5. bukti pasok bahan baku rotan kepada Industri barang jadi rotan dalam negeri selama periode 3 (tiga) bulan sebelumnya, dalam hal jenis rotan yang akan diekspor terserap oleh industri dalam negeri;
6. surat rekomendasi dari Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan, dalam hal jenis rotan yang akan diekspor tidak terserap oleh industri dalam negeri; (5) Bentuk bukti pasok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Setiap permohonan SPE untuk rotan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b wajib mencantumkan jenis dan nama rotan yang akan diekspor. (7) Penerbitan SPE untuk rotan W/S dan Setengah Jadi dari jenis Taman/Sega dan Irit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diberikan dengan mempertimbangkan jumlah ETR dan/atau realisasi ekspor. (8) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atas pelaksanaan ekspor rotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kantor Pabean di pelabuhan muat daerah penghasil rotan.

(1) ETR yang telah mendapat SPE wajib menyampaikan laporan ekspor rotan, baik terealisasi maupun tidak terealisasi, secara

tertulis setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa berlaku SPE berakhir, kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan dengan tembusan kepada: a. Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia dalam hal ini Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Departemen Perindustrian; dan b. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan dalam hal ini Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Departemen Kehutanan. (2) Bentuk laporan realisasi ekspor rotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Terhadap setiap pelaksanaan ekspor rotan oleh ETR, terlebih dahulu wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis ekspor. (2) Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis ekspor rotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh surveyor independen yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Hasil verifikasi atau penelusuran teknis ekspor rotan yang dilakukan oleh surveyor dituangkan dalam bentuk : a. Laporan Surveyor (LS), untuk rotan yang diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), untuk rotan yang diperiksa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (4) Laporan Surveyor (LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan dibidang ekspor. (5) Biaya yang timbul atas kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pemerintah. (6) Laporan hasil verifikasi atau penelusuran teknis ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan oleh surveyor paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya

kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan dengan tembusan kepada: a. Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia dalam hal ini Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Departemen Perindustrian; dan b. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan dalam hal ini Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Departemen Kehutanan.

(1) Pengakuan sebagai ETR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibekukan apabila pemegang ETR : a. tidak melaksanakan kegiatan ekspor dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan ETR atau sejak pelaksanaan ekspor terakhir; b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8); atau c. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). (2) Pengakuan sebagai ETR yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diaktifkan kembali apabila pemegang ETR : a. akan melaksanakan kegiatan ekspor yang dibuktikan dengan kontrak pemesanan/penjualan; b. telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan; dan/atau c. telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal pembekuan. (3) Pengakuan sebagai ETR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dicabut apabila pemegang ETR : a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;

b. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan ETR dan/atau pelanggaran ketentuan di bidang ekspor; c. tidak menyampaikan data dan/atau dokumen yang benar pada saat mengajukan permohonan ETR atau permohonan perubahan ETR atau permohonan SPE; d. telah dilakukan pembekuan ETR sebanyak 2 (dua) kali dan melakukan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan; atau e. tidak melakukan ekspor selama 1 (satu) tahun sejak pembekuan pertama.

Surveyor yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dikenakan sanksi berupa pencabutan penetapan sebagai surveyor.

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pengakuan sebagai ETR yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini wajib disesuaikan paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor Rotan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M- DAG/PER/7/2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 2 (dua) tahun.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatkannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2009 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA