Pasal 13

(1) Kementerian dan/atau lembaga negara yang berkepentingan dapat memperoleh informasi keuangan Perusahaan dengan menyampaikan permohonan kepada Menteri. (2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan pemberian informasi keuangan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal. (3) Informasi keuangan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan tanpa dikenakan biaya. (4) Informasi keuangan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri.