Pasal 10

(1) Kementerian Perdagangan wajib melakukan penentuan kualitas Piutang Negara dan pembentukan penyisihan piutang negara tidak tertagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1) huruf d dengan mempertimbangkan paling sedikit:

a. jatuh tempo Piutang Negara; dan

b. upaya penagihan.

(2) Pembentukan penyisihan Piutang Negara tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian.