Pasal 45

Revisi anggaran yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan rakyat terdiri atas: a. tambahan pinjaman luar negeri/pinjaman dalam negeri baru setelah UNDANG-UNDANG mengenai APBN tahun berjalan ditetapkan; b. pergeseran anggaran antarfungsi/unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Eselon I selaku penanggung jawab program yang memiliki alokasi anggaran (portofolio), dalam 1 (satu) kementerian; dan/atau c. pergeseran anggaran antarprogram kecuali untuk:

1. memenuhi kebutuhan biaya operasional dan sepanjang dalam bagian anggaran yang sama;
2. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk memenuhi kebutuhan ineligible expenditure atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
3. penyediaan dana untuk penyelesaian likuidasi Satuan Kerja sepanjang likuidasi Satuan Kerja sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan/atau
4. penyelesaian administrasi DIPA baru dalam 1 (satu) Satuan Kerja apabila Kementerian mengalami perubahan nomenklatur/struktur organisasi sepanjang jumlah pagu kementerian tetap dan pagu program lama dan program baru sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.