Permen ATR/Kepala BPN No. 9 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DAN KANTOR PERTANAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,
Menimbang
: a.
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 Peraturan
Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan
Pertanahan
Nasional,
perlu
melakukan
penataan
organisasi
dan
tata
kerja
Kantor
Wilayah
Badan
Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
b.
bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan telah
mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
di
bidang
aparatur negara;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri
Agraria
dan
Tata
Ruang/Kepala
Badan
Pertanahan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor
Pertanahan;
Mengingat
: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang
Nomor
39
Tahun
2008
tentang
Kementerian
Negara
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6994);
3.
Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
- Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309);
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2026 tentang Tipologi Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 561);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang selanjutnya
disebut Kementerian ATR adalah kementerian yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
di
bidang
pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan
lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
2.
Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disingkat
BPN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang
menyelenggarakan
tugas
pemerintahan
di
bidang
pertanahan.
3.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertanahan.
4.
Kepala adalah unsur pemimpin BPN yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPN.
5.
Kantor Wilayah BPN adalah instansi vertikal BPN di
provinsi yang merupakan bagian dari unit organisasi di
lingkungan Kementerian ATR/BPN.
6.
Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal BPN di
kabupaten/kota yang merupakan bagian dari unit
organisasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
7.
Tipologi Kantor Pertanahan yang selanjutnya disebut
Tipologi
adalah
pengelompokan
organisasi
Kantor
Pertanahan dalam satu tingkatan organisasi yang sama
berdasarkan perbedaan komposisi struktur organisasi.
BAB II
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 2
(1)
Kantor Wilayah BPN berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri/Kepala melalui Sekretaris Jenderal
Kementerian ATR/BPN.
(2)
Kantor Wilayah BPN dipimpin oleh seorang Kepala Kantor
Wilayah BPN.
Pasal 3
Kantor Wilayah BPN mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas
dan
fungsi
BPN
dalam
wilayah
provinsi
yang
bersangkutan.
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, Kantor Wilayah BPN menyelenggarakan fungsi:
a.
koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan penyusunan
rencana, program, anggaran, dan pelaporan Kantor
Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan di wilayahnya;
b.
koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan survei dan
pemetaan pertanahan, penetapan hak dan pendaftaran
tanah,
redistribusi
tanah,
pemberdayaan
tanah
masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai
rencana tata ruang, dan penataan wilayah pesisir, pulau-
pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, pengadaan
tanah,
pencadangan
tanah,
konsolidasi
tanah,
pengembangan pertanahan, pemanfaatan tanah, penilaian
tanah dan ekonomi pertanahan, pengendalian dan
penertiban penguasaan dan pemilikan tanah, serta
penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata
ruang, penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik
serta penanganan perkara pertanahan;
c.
koordinasi
dan
pelaksanaan
reformasi
birokrasi,
penyelesaian tindak lanjut pengaduan dan temuan hasil
pengawasan;
d.
koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan kepatuhan
internal dan manajemen risiko Kantor Wilayah BPN dan
Kantor Pertanahan yang bersangkutan di wilayahnya;
e.
pemantauan,
evaluasi,
dan
pelaporan
pelaksanaan
kegiatan pertanahan di Kantor Wilayah BPN dan Kantor
Pertanahan;
f.
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit
organisasi Kantor Wilayah BPN dan koordinasi tugas dan
pembinaan administrasi pada Kantor Pertanahan; dan
g.
pelaksanaan
fungsi
lain
yang
diberikan
oleh
Menteri/Kepala.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
Pasal 5
(1)
Susunan organisasi Kantor Wilayah BPN terdiri atas:
a.
Bagian Tata Usaha;
b.
Bidang Survei dan Pemetaan;
c.
Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran;
d.
Bidang Penataan dan Pemberdayaan;
e.
Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan;
f.
Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa; dan
g.
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(2)
Bagan
susunan
organisasi
Kantor
Wilayah
BPN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha
Pasal 6
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah BPN.
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a.
pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran,
serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
b.
pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, dan
kepegawaian;
c.
koordinasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor
Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan;
d.
koordinasi dan fasilitasi advokasi hukum, peraturan
perundang-undangan, dan instrumen hukum lainnya;
e.
pengelolaan urusan keuangan dan barang milik/kekayaan
negara;
f.
pelaksanaan
urusan
ketatausahaan,
kearsipan,
kerumahtanggaan, dan protokol;
g.
pelaksanaan
pengelolaan
layanan
pengadaan
barang/jasa;
h.
koordinasi
dan
fasilitasi
pengelolaan
pelayanan
pertanahan;
i.
pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, layanan
informasi, dan pengelolaan pengaduan masyarakat;
j.
koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan kepatuhan
internal dan manajemen risiko Kantor Wilayah BPN dan
Kantor Pertanahan;
k.
koordinasi penyelesaian tindak lanjut temuan hasil
pengawasan
di
Kantor
Wilayah
BPN
dan
Kantor
Pertanahan; dan
l.
pemantauan,
evaluasi,
dan
pelaporan
pelaksanaan
kegiatan pertanahan Kantor Wilayah BPN dan Kantor
Pertanahan.
Pasal 8
Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; c. Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi; d. Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat; dan e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 9
(1)
Subbagian
Perencanaan,
Evaluasi,
dan
Pelaporan
mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan
rencana, program, anggaran dan pelaporan, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pertanahan
serta koordinasi penyelesaian tindak lanjut temuan hasil
pengawasan
di
Kantor
Wilayah
BPN
dan
Kantor
Pertanahan.
(2)
Subbagian
Keuangan
dan
Barang
Milik
Negara
mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan
urusan keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan
negara.
(3)
Subbagian
Hukum,
Kepegawaian,
dan
Organisasi
mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan
fasilitasi
advokasi
hukum,
peraturan
perundang-
undangan, dan instrumen hukum lainnya, penyiapan
pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan dan
kepegawaian,
koordinasi
dan
fasilitasi
pelaksanaan
reformasi birokrasi di Kantor Wilayah BPN dan Kantor
Pertanahan, serta penyiapan koordinasi, pembinaan, dan
pelaksanaan kepatuhan internal dan manajemen risiko
dalam Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan di
wilayahnya.
(4)
Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai
tugas melakukan penyiapan pelaksanaan ketatausahaan,
kerumahtanggaan, protokol, pengelolaan arsip, koordinasi
layanan pengadaan barang/jasa, koordinasi dan fasilitasi
pengelolaan pelayanan pertanahan dan informasi, serta
pelaksanaan
urusan
hubungan
masyarakat
dan
penanganan pengaduan masyarakat.
Bagian Keempat
Bidang Survei dan Pemetaan
Pasal 10
Bidang Survei dan Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional dan pengukuran batas administrasi dan kawasan, pengukuran dan pemetaan dasar, survei dan pemetaan tematik bidang dan kawasan pertanahan dan ruang, serta pembinaan tenaga teknis dan surveyor berlisensi.
Pasal 11
Bidang Survei dan Pemetaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Bagian Kelima Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran
Pasal 12
Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan dan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi penetapan hak tanah dan ruang, pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan, serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan pejabat pembuat akta tanah.
Pasal 13
Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Bagian Keenam Bidang Penataan dan Pemberdayaan
Pasal 14
Bidang Penataan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan landreform, pengelolaan dan analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah, serta penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu.
Pasal 15
Bidang Penataan dan Pemberdayaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Bagian Ketujuh Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan
Pasal 16
Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan pengadaan dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah, serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan.
Pasal 17
Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Bagian Kedelapan
Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa
Pasal 18
Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, penanganan sengketa dan konflik, serta penanganan perkara pertanahan.
Pasal 19
Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
BAB III
KANTOR PERTANAHAN
Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 20
(1) Kantor Pertanahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala melalui Kepala Kantor Wilayah BPN. (2) Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Pertanahan.
Pasal 21
Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BPN di kabupaten/kota yang bersangkutan.
Pasal 22
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kantor Pertanahan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan; b. pelaksanaan survei dan pemetaan; c. pelaksanaan penetapan hak dan pendaftaran tanah; d. pelaksanaan penataan dan pemberdayaan; e. pelaksanaan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan; f. pelaksanaan pengendalian dan penanganan sengketa pertanahan; g. pelaksanaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik; h. pelaksanaan reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan; dan i. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan.
Bagian Kedua Tipologi Kantor Pertanahan
Pasal 23
(1) Kantor Pertanahan terdiri dari 4 (empat) tipe sebagai
berikut:
a.
Kantor Pertanahan Tipe A;
b.
Kantor Pertanahan Tipe B;
c.
Kantor Pertanahan Tipe C; dan
d.
Kantor Pertanahan Tipe D.
(2) Penentuan tipe Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pedoman Tipologi
yang diatur dalam Peraturan Menteri mengenai Tipologi.
Bagian Ketiga Susunan Organisasi Kantor Pertanahan Tipe A
Pasal 24
(1)
Susunan organisasi Kantor Pertanahan Tipe A terdiri atas:
a.
Subbagian Tata Usaha;
b.
Seksi Wilayah I;
c.
Seksi Wilayah II;
d.
Seksi Wilayah III;
e.
Seksi Wilayah IV;
f.
Seksi Wilayah V;
g.
Seksi Wilayah VI; dan
h.
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(2)
Bagan susunan organisasi Kantor Pertanahan Tipe A
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 25
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan, pelaksanaan pengelolaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik, dan pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi, serta penanganan pengaduan di Kantor Pertanahan.
Pasal 26
Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 27
Seksi Wilayah I, Seksi Wilayah II, Seksi Wilayah III, Seksi Wilayah IV, Seksi Wilayah V, dan Seksi Wilayah VI masing- masing mempunyai tugas melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional dan pengukuran batas administrasi dan kawasan, pengukuran dan pemetaan dasar, survei dan pemetaan tematik bidang dan kawasan pertanahan dan ruang, serta pembinaan tenaga teknis dan surveyor berlisensi, melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi kegiatan penetapan hak tanah dan ruang
dan pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan, serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan pejabat pembuat akta tanah, melaksanakan landreform, pengelolaan dan analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, pelaksanaan pengadaan dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah, serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan, melaksanakan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, dan penanganan sengketa dan konflik, serta penanganan perkara pertanahan.
Pasal 28
Seksi Wilayah I, Seksi Wilayah II, Seksi Wilayah III, Seksi Wilayah IV, Seksi Wilayah V, dan Seksi Wilayah VI terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Bagian Keempat Susunan Organisasi Kantor Pertanahan Tipe B
Pasal 29
(1)
Susunan organisasi Kantor Pertanahan Tipe B terdiri atas:
a.
Subbagian Tata Usaha;
b.
Seksi Wilayah I;
c.
Seksi Wilayah II;
d.
Seksi Wilayah III;
e.
Seksi Wilayah IV;
f.
Seksi Wilayah V; dan
g.
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(2)
Bagan susunan organisasi Kantor Pertanahan Tipe B
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 30
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan, pelaksanaan pengelolaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik, dan pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi, serta penanganan pengaduan di Kantor Pertanahan.
Pasal 31
Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 32
Seksi Wilayah I, Seksi Wilayah II, Seksi Wilayah III, Seksi Wilayah IV, dan Seksi Wilayah V masing-masing mempunyai tugas melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional dan pengukuran batas administrasi dan kawasan, pengukuran dan pemetaan dasar, survei dan pemetaan tematik bidang dan kawasan pertanahan dan ruang serta pembinaan tenaga teknis dan surveyor berlisensi, melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi kegiatan penetapan hak tanah dan ruang dan pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan, serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan pejabat pembuat akta tanah, melaksanakan landreform, pengelolaan dan analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, pelaksanaan pengadaan dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah, serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan, melaksanakan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, dan penanganan sengketa dan konflik, serta penanganan perkara pertanahan.
Pasal 33
Seksi Wilayah I, Seksi Wilayah II, Seksi Wilayah III, Seksi Wilayah IV, dan Seksi Wilayah V terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Bagian Kelima Susunan Organisasi Kantor Pertanahan Tipe C
Pasal 34
(1)
Susunan organisasi Kantor Pertanahan Tipe C terdiri atas:
a.
Subbagian Tata Usaha;
b.
Seksi Wilayah I;
c.
Seksi Wilayah II;
d.
Seksi Wilayah III;
e.
Seksi Wilayah IV; dan
f.
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(2)
Bagan susunan organisasi Kantor Pertanahan Tipe C
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 35
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan, pelaksanaan pengelolaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik, dan pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi, serta penanganan pengaduan di Kantor Pertanahan.
Pasal 36
Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 37
Seksi Wilayah I, Seksi Wilayah II, Seksi Wilayah III, dan Seksi Wilayah IV masing-masing mempunyai tugas melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional dan pengukuran batas administrasi dan kawasan, pengukuran dan pemetaan dasar, survei dan pemetaan tematik bidang dan kawasan pertanahan dan ruang serta pembinaan tenaga teknis dan surveyor berlisensi, melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi kegiatan penetapan hak tanah dan ruang dan pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan, serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan pejabat pembuat akta tanah, melaksanakan landreform, pengelolaan dan analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, pelaksanaan pengadaan dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah, serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan, melaksanakan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, dan penanganan sengketa dan konflik, serta penanganan perkara pertanahan.
Pasal 38
Seksi Wilayah I, Seksi Wilayah II, Seksi Wilayah III, dan Seksi Wilayah IV terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Bagian Keenam Susunan Organisasi Kantor Pertanahan Tipe D
Pasal 39
(1) Susunan organisasi Kantor Pertanahan Tipe D terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Wilayah I;
c.
Seksi Wilayah II;
d.
Seksi Wilayah III; dan
e.
Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(2)
Bagan susunan organisasi Kantor Pertanahan Tipe D
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 40
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan, pelaksanaan pengelolaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik, dan pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi, serta penanganan pengaduan di Kantor Pertanahan.
Pasal 41
Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 42
Seksi Wilayah I, Seksi Wilayah II, dan Seksi Wilayah III masing- masing mempunyai tugas melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional dan pengukuran batas administrasi dan kawasan, pengukuran dan pemetaan dasar, survei dan pemetaan tematik bidang dan kawasan pertanahan dan ruang serta pembinaan tenaga teknis dan surveyor berlisensi, melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi kegiatan penetapan hak tanah dan ruang dan pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan, serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan pejabat pembuat akta tanah, melaksanakan landreform, pengelolaan dan analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, pelaksanaan pengadaan dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah, serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan, melaksanakan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, dan penanganan sengketa dan konflik, serta penanganan perkara pertanahan.
Pasal 43
Seksi Wilayah I, Seksi Wilayah II, dan Seksi Wilayah III terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Bagian Ketujuh Wilayah Tugas Seksi Wilayah
Pasal 44
(1) Masing-masing Seksi Wilayah pada Kantor Pertanahan melaksanakan tugasnya sesuai dengan pembagian wilayah tugas yang merupakan lingkup wilayah kerja Kantor Pertanahan. (2) Pembagian wilayah tugas masing-masing Seksi Wilayah pada Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Kepala, dan salinannya disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. (3) Penetapan wilayah tugas masing-masing Seksi Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah dan beban layanan pertanahan.
BAB IV JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
Pasal 45
(1)
Jabatan
fungsional
dan
jabatan
pelaksana
dapat
ditetapkan di lingkungan Kantor Wilayah BPN dan Kantor
Pertanahan
sesuai
dengan
kebutuhan
yang
pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2)
Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai
tugas
memberikan
pelayanan
dan
melaksanakan
pekerjaan
sesuai
dengan
keahlian
dan/atau keterampilan.
(3)
Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai
tugas
memberikan
pelayanan
dan
melaksanakan
pekerjaan
yang
bersifat
rutin
dan
sederhana.
(4)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) dibentuk kelompok jabatan
fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun
jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(5)
Jumlah kelompok jabatan fungsional dan jabatan
pelaksana
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(4)
ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil
analisis jabatan dan analisis beban kerja.
(6)
Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)
Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 46
(1)
Jabatan
fungsional
dan
jabatan
pelaksana,
serta
kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana
dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim
kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja
organisasi.
(2)
Penugasan
secara
individu
dan/atau
tim
kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
(3)
Penugasan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
BAB V TATA KERJA
Pasal 47
Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan laporan kepada Menteri/Kepala melalui Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
Pasal 48
Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.
Pasal 49
(1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien. (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri/Kepala.
Pasal 50
(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 51
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 52
(1) Kementerian ATR/BPN harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan. (2) Ketentuan mengenai analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Menteri/Kepala.
Pasal 53
(1) Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, antarinstansi pemerintah, dan dengan lembaga lain yang terkait. (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.
Pasal 54
Semua unsur di lingkungan Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
BAB VI JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 55
(1) Kepala Kantor Wilayah BPN merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a. (2) Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Bagian Tata Usaha, dan Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a. (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi Wilayah merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
Pasal 56
(1) Kepala Kantor Wilayah BPN, Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Bagian Tata Usaha, dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri/Kepala. (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi Wilayah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VII NAMA DAN WILAYAH KERJA
Pasal 57
(1) Pada saat ditetapkannya Peraturan Menteri ini, terdapat: a. 34 (tiga puluh empat) Kantor Wilayah BPN; dan b. 483 (empat ratus delapan puluh tiga) Kantor Pertanahan.
(2) Daftar nama dan wilayah kerja Kantor Wilayah BPN tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Daftar nama, tipe, dan wilayah kerja Kantor Pertanahan tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 58
(1) Pembentukan Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan baru ditetapkan melalui perubahan Peraturan Menteri ini setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. (2) Pembentukan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Kantor Pertanahan definitif baru dimulai dari besaran organisasi yang paling efisien, disertai dengan pelaksanaan evaluasi pada Kantor Pertanahan induk. (3) Pembentukan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan pemecahan Kantor Pertanahan dilakukan melalui evaluasi Kantor Pertanahan induk dan usulan pemecahan Kantor Pertanahan. (4) Perubahan Tipe Kantor Pertanahan ditetapkan melalui perubahan Peraturan Menteri ini setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 59
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
Pasal 60
(1) Penyesuaian terhadap organisasi dan tata kerja di lingkungan Kantor Pertanahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dilakukan secara bertahap dan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini. (2) Mekanisme penyesuaian secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Kepala dengan mempertimbangkan jumlah Kantor Pertanahan, kesiapan sumber daya manusia, dan tata kelola layanan Kantor Pertanahan.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Pasal 61
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
Pasal 62
Perubahan atas Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
Pasal 63
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 64
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2026
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Œ
NUSRON WAHID
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR
PERTANAHAN
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
NUSRON WAHID
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR
PERTANAHAN
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PERTANAHAN TIPE A
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
NUSRON WAHID
LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
WILAYAH
BADAN
PERTANAHAN
NASIONAL
DAN
KANTOR PERTANAHAN
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PERTANAHAN TIPE B
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
NUSRON WAHID
LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR
PERTANAHAN
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PERTANAHAN TIPE C
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
NUSRON WAHID
LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR
PERTANAHAN
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PERTANAHAN TIPE D
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
NUSRON WAHID
LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN
KANTOR PERTANAHAN
DAFTAR NAMA DAN WILAYAH KERJA
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NO.
KANTOR WILAYAH BADAN
PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI
WILAYAH KERJA
1
Aceh
Provinsi Aceh
2
Sumatera Utara
Provinsi Sumatera Utara
3
Sumatera Barat
Provinsi Sumatera Barat
4
Riau
Provinsi Riau
5
Jambi
Provinsi Jambi
6
Sumatera Selatan
Provinsi Sumatera Selatan
7
Bengkulu
Provinsi Bengkulu
8
Lampung
Provinsi Lampung
9
Kepulauan Bangka Belitung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10 Kepulauan Riau
Provinsi Kepulauan Riau
11 Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi
Daerah
Khusus
Ibukota
Jakarta
12 Jawa Barat
Provinsi Jawa Barat
13 Jawa Tengah
Provinsi Jawa Tengah
14 Banten
Provinsi Banten
15 Jawa Timur
Provinsi Jawa Timur
16 Daerah Istimewa Yogyakarta
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
17 Bali
Provinsi Bali
18 Nusa Tenggara Barat
Provinsi Nusa Tenggara Barat
19 Nusa Tenggara Timur
Provinsi Nusa Tenggara Timur
20 Kalimantan Barat
Provinsi Kalimantan Barat
21 Kalimantan Tengah
Provinsi Kalimantan Tengah
22 Kalimantan Selatan
Provinsi Kalimantan Selatan
23 Kalimantan Timur
Provinsi Kalimantan Timur
24 Kalimantan Utara
Provinsi Kalimantan Utara
25 Sulawesi Utara
Provinsi Sulawesi Utara
26 Sulawesi Tengah
Provinsi Sulawesi Tengah
27 Sulawesi Selatan
Provinsi Sulawesi Selatan
28 Sulawesi Tenggara
Provinsi Sulawesi Tenggara
29 Gorontalo
Provinsi Gorontalo
30 Sulawesi Barat
Provinsi Sulawesi Barat
31 Maluku
Provinsi Maluku
32 Maluku Utara
Provinsi Maluku Utara
33 Papua
Provinsi Papua
Provinsi Papua Selatan
Provinsi Papua Tengah
Provinsi Papua Pegunungan
NO. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI WILAYAH KERJA 34 Papua Barat Provinsi Papua Barat Provinsi Papua Barat Daya
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
NUSRON WAHID
LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN
KANTOR PERTANAHAN
DAFTAR NAMA, TIPE, DAN WILAYAH KERJA
KANTOR PERTANAHAN
NO.
KANTOR PERTANAHAN
TIPE
WILAYAH KERJA
Provinsi Aceh
1 Kota Banda Aceh B Kota Banda Aceh
2 Kabupaten Aceh Besar B Kabupaten Aceh Besar
3 Kabupaten Aceh Timur B Kabupaten Aceh Timur
4 Kabupaten Aceh Utara B Kabupaten Aceh Utara
5 Kabupaten Aceh Barat B Kabupaten Aceh Barat
6 Kabupaten Aceh Tengah C Kabupaten Aceh Tengah
7 Kabupaten Bener Meriah C Kabupaten Bener Meriah
8 Kabupaten Bireuen C Kabupaten Bireuen
9 Kota Lhokseumawe C Kota Lhokseumawe
10 Kabupaten Aceh Tamiang C Kabupaten Aceh Tamiang
11 Kabupaten Pidie C Kabupaten Pidie
12 Kabupaten Aceh Tenggara C Kabupaten Aceh Tenggara
13 Kabupaten Nagan Raya C Kabupaten Nagan Raya
14 Kabupaten Aceh Singkil C Kabupaten Aceh Singkil
15 Kabupaten Aceh Selatan C Kabupaten Aceh Selatan
16 Kabupaten Aceh Jaya C Kabupaten Aceh Jaya
17 Kabupaten Simeulue C Kabupaten Simeulue
18 Kota Langsa C Kota Langsa
19 Kabupaten Aceh Barat Daya C Kabupaten Aceh Barat Daya
20 Kabupaten Gayo Lues C Kabupaten Gayo Lues
21 Kabupaten Pidie Jaya C Kabupaten Pidie Jaya
22 Kota Subulussalam D Kota Subulussalam
23 Kota Sabang D Kota Sabang
Provinsi Sumatera Utara
1 Kota Medan A Kota Medan
2 Kabupaten Deli Serdang A Kabupaten Deli Serdang
3 Kabupaten Asahan A Kabupaten Asahan
Kabupaten Batubara
4 Kabupaten Simalungun A Kabupaten Simalungun
5 Kabupaten Langkat A Kabupaten Langkat
NO.
KANTOR PERTANAHAN
TIPE
WILAYAH KERJA
6 Kabupaten Serdang Bedagai A Kabupaten Serdang Bedagai
7 Kabupaten Labuhanbatu B Kabupaten Labuhanbatu
Kabupaten Labuhanbatu Utara
8 Kabupaten Tapanuli Selatan B Kabupaten Tapanuli Selatan
Kabupaten Padang Lawas Utara
9 Kabupaten Mandailing Natal B Kabupaten Mandailing Natal
10 Kabupaten Karo B Kabupaten Karo
11 Kabupaten Tapanuli Tengah B Kabupaten Tapanuli Tengah
12 Kabupaten Nias B Kabupaten Nias
Kabupaten Nias Utara
Kabupaten Nias Barat
Kota Gunungsitoli
13 Kabupaten Tapanuli Utara B Kabupaten Tapanuli Utara
14 Kabupaten Dairi B Kabupaten Dairi
15 Kabupaten Humbang Hasundutan B Kabupaten Humbang Hasundutan
16 Kabupaten Samosir B Kabupaten Samosir
17 Kabupaten Toba C Kabupaten Toba
18 Kabupaten Labuhanbatu Selatan C Kabupaten Labuhanbatu Selatan
19 Kota Pematang Siantar C Kota Pematang Siantar
20 Kabupaten Padang Lawas C Kabupaten Padang Lawas
21 Kota Binjai C Kota Binjai
22 Kota Tebing Tinggi C Kota Tebing Tinggi
23 Kota Padang Sidempuan C Kota Padang Sidempuan
24 Kota Tanjung Balai C Kota Tanjung Balai
25 Kota Sibolga C Kota Sibolga
26 Kabupaten Pakpak Bharat C Kabupaten Pakpak Bharat
27 Kabupaten Nias Selatan C Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Barat
1 Kota Padang B Kota Padang
2 Kabupaten Dharmasraya B Kabupaten Dharmasraya
3 Kabupaten Pasaman Barat B Kabupaten Pasaman Barat
4 Kabupaten Agam B Kabupaten Agam
5 Kabupaten Solok B Kabupaten Solok
6 Kabupaten Lima Puluh Kota C Kabupaten Lima Puluh Kota
7 Kabupaten Pesisir Selatan C Kabupaten Pesisir Selatan
8 Kabupaten Pasaman C Kabupaten Pasaman
NO.
KANTOR PERTANAHAN
TIPE
WILAYAH KERJA
9 Kabupaten Padang Pariaman C Kabupaten Padang Pariaman
10 Kabupaten Tanah Datar C Kabupaten Tanah Datar
11 Kabupaten Sijunjung C Kabupaten Sijunjung
12 Kabupaten Solok Selatan C Kabupaten Solok Selatan
13 Kabupaten Kepulauan Mentawai C Kabupaten Kepulauan Mentawai
14 Kota Payakumbuh D Kota Payakumbuh
15 Kota Bukittinggi D Kota Bukittinggi
16 Kota Solok D Kota Solok
17 Kota Pariaman D Kota Pariaman
18 Kota Padang Panjang D Kota Padang Panjang
19 Kota Sawahlunto D Kota Sawahlunto
Provinsi Riau
1 Kota Pekanbaru A Kota Pekanbaru
2 Kabupaten Kampar A Kabupaten Kampar
3 Kabupaten Pelalawan A Kabupaten Pelalawan
4 Kabupaten Siak A Kabupaten Siak
5 Kabupaten Bengkalis B Kabupaten Bengkalis
6 Kabupaten Indragiri Hulu B Kabupaten Indragiri Hulu
7 Kabupaten Indragiri Hilir B Kabupaten Indragiri Hilir
8 Kabupaten Rokan Hulu B Kabupaten Rokan Hulu
9 Kabupaten Rokan Hilir B Kabupaten Rokan Hilir
10 Kabupaten Kuantan Singingi B Kabupaten Kuantan Singingi
11 Kota Dumai C Kota Dumai
12 Kabupaten Kepulauan Meranti C Kabupaten Kepulauan Meranti
Provinsi Jambi
1 Kabupaten Muaro Jambi A Kabupaten Muaro Jambi
2 Kabupaten Tebo B Kabupaten Tebo
3 Kabupaten Bungo B Kabupaten Bungo
4 Kabupaten Merangin B Kabupaten Merangin
5 Kabupaten Sarolangun B Kabupaten Sarolangun
6 Kabupaten Batanghari B Kabupaten Batanghari
7 Kabupaten Tanjung Jabung Barat B Kabupaten Tanjung Jabung Barat
8 Kabupaten Tanjung Jabung Timur B Kabupaten Tanjung Jabung Timur
9 Kabupaten Kerinci C Kabupaten Kerinci
10 Kota Jambi C Kota Jambi
11 Kota Sungai Penuh C Kota Sungai Penuh
NO.
KANTOR PERTANAHAN
TIPE
WILAYAH KERJA
Provinsi Sumatera Selatan
1 Kabupaten Banyuasin A Kabupaten Banyuasin
2 Kota Palembang B Kota Palembang
3 Kabupaten Musi Rawas B Kabupaten Musi Rawas
4 Kabupaten Musi Banyuasin B Kabupaten Musi Banyuasin
5 Kabupaten Muara Enim B Kabupaten Muara Enim
6 Kabupaten Ogan Komering Ulu B Kabupaten Ogan Komering Ulu
7 Kabupaten Lahat B Kabupaten Lahat
8 Kabupaten Ogan Komering Ilir B Kabupaten Ogan Komering Ilir
9 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur B Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
10 Kabupaten Ogan Ilir B Kabupaten Ogan Ilir
11 Kabupaten Empat Lawang B Kabupaten Empat Lawang
12 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan B Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
13
Kabupaten Musi Rawas Utara
B
Kabupaten Musi Rawas Utara
14
Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir
C
Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir
15 Kota Lubuk Linggau C Kota Lubuk Linggau
16 Kota Prabumulih C Kota Prabumulih
17 Kota Pagar Alam C Kota Pagar Alam
Provinsi Bengkulu
1 Kota Bengkulu B Kota Bengkulu
2 Kabupaten Bengkulu Utara C Kabupaten Bengkulu Utara
3 Kabupaten Rejang Lebong C Kabupaten Rejang Lebong
4 Kabupaten Mukomuko C Kabupaten Mukomuko
5 Kabupaten Bengkulu Selatan C Kabupaten Bengkulu Selatan
6 Kabupaten Seluma C Kabupaten Seluma
7 Kabupaten Bengkulu Tengah C Kabupaten Bengkulu Tengah
8 Kabupaten Kepahiang C Kabupaten Kepahiang
9 Kabupaten Kaur C Kabupaten Kaur
10 Kabupaten Lebong D Kabupaten Lebong
Provinsi Lampung
1 Kabupaten Lampung Selatan A Kabupaten Lampung Selatan
2 Kabupaten Lampung Tengah A Kabupaten Lampung Tengah
3 Kabupaten Lampung Utara A Kabupaten Lampung Utara
4 Kabupaten Lampung Timur A Kabupaten Lampung Timur
5 Kota Bandar Lampung B Kota Bandar Lampung
NO.
KANTOR PERTANAHAN
TIPE
WILAYAH KERJA
6 Kabupaten Tulang Bawang B Kabupaten Tulang Bawang
7 Kabupaten Tanggamus B Kabupaten Tanggamus
8 Kabupaten Mesuji B Kabupaten Mesuji
9 Kabupaten Pringsewu B Kabupaten Pringsewu
10 Kabupaten Pesawaran B Kabupaten Pesawaran
11 Kabupaten Lampung Barat B Kabupaten Lampung Barat
12 Kabupaten Way Kanan B Kabupaten Way Kanan
13 Kabupaten Tulang Bawang Barat B Kabupaten Tulang Bawang Barat
14 Kota Metro C Kota Metro
15 Kabupaten Pesisir Barat C Kabupaten Pesisir Barat
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 Kota Pangkalpinang B Kota Pangkal Pinang
2 Kabupaten Bangka B Kabupaten Bangka
3 Kabupaten Bangka Barat B Kabupaten Bangka Barat
4 Kabupaten Belitung Timur B Kabupaten Belitung Timur
5 Kabupaten Belitung C Kabupaten Belitung
6 Kabupaten Bangka Tengah C Kabupaten Bangka Tengah
7 Kabupaten Bangka Selatan C Kabupaten Bangka Selatan
Provinsi Kepulauan Riau
1 Kota Batam A Kota Batam
2 Kabupaten Bintan B Kabupaten Bintan
3 Kabupaten Karimun B Kabupaten Karimun
4 Kabupaten Lingga B Kabupaten Lingga
5 Kabupaten Natuna B Kabupaten Natuna
6 Kota Tanjung Pinang C Kota Tanjung Pinang
7 Kabupaten Kepulauan Anambas C Kabupaten Kepulauan Anambas
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
1 Kota Administrasi Jakarta Barat A Kota Administrasi Jakarta Barat
2 Kota Administrasi Jakarta Selatan A Kota Administrasi Jakarta Selatan
3 Kota Administrasi Jakarta Utara A Kota Administrasi Jakarta Utara
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4 Kota Administrasi Jakarta Timur B Kota Administrasi Jakarta Timur
5 Kota Administrasi Jakarta Pusat B Kota Administrasi Jakarta Pusat
NO.
KANTOR PERTANAHAN
TIPE
WILAYAH KERJA
Provinsi Jawa Barat
1 Kabupaten Bekasi A Kabupaten Bekasi
2 Kabupaten Bogor I A Kabupaten Bogor
3 Kabupaten Bogor II A
4 Kota Bekasi A Kota Bekasi
5 Kota Depok A Kota Depok
6 Kota Bandung A Kota Bandung
7 Kabupaten Cirebon A Kabupaten Cirebon
8 Kabupaten Bandung A Kabupaten Bandung
9 Kabupaten Karawang A Kabupaten Karawang
10 Kota Tasikmalaya A Kota Tasikmalaya
11 Kabupaten Sukabumi A Kabupaten Sukabumi
12 Kabupaten Bandung Barat A Kabupaten Bandung Barat
13 Kota Bogor A Kota Bogor
14 Kabupaten Indramayu A Kabupaten Indramayu
15 Kabupaten Cianjur A Kabupaten Cianjur
16 Kabupaten Subang A Kabupaten Subang
17 Kabupaten Ciamis A Kabupaten Ciamis
18 Kabupaten Purwakarta A Kabupaten Purwakarta
19 Kabupaten Garut A Kabupaten Garut
20 Kabupaten Sumedang A Kabupaten Sumedang
21 Kabupaten Tasikmalaya A Kabupaten Tasikmalaya
22 Kabupaten Kuningan A Kabupaten Kuningan
23 Kabupaten Majalengka A Kabupaten Majalengka
24 Kota Cirebon B Kota Cirebon
25 Kota Cimahi B Kota Cimahi
26 Kabupaten Pangandaran B Kabupaten Pangandaran
27 Kota Sukabumi C Kota Sukabumi
28 Kota Banjar C Kota Banjar
Provinsi Jawa Tengah
1 Kota Semarang A Kota Semarang
2 Kabupaten Sukoharjo A Kabupaten Sukoharjo
3 Kabupaten Banyumas A Kabupaten Banyumas
4 Kabupaten Karanganyar A Kabupaten Karanganyar
5 Kabupaten Klaten A Kabupaten Klaten
6 Kabupaten Sragen A Kabupaten Sragen
7 Kabupaten Tegal A Kabupaten Tegal
8 Kabupaten Magelang A Kabupaten Magelang
NO.
KANTOR PERTANAHAN
TIPE
WILAYAH KERJA
9 Kabupaten Semarang A Kabupaten Semarang
10 Kabupaten Cilacap A Kabupaten Cilacap
11 Kabupaten Pati A Kabupaten Pati
12 Kabupaten Demak A Kabupaten Demak
13 Kabupaten Kendal A Kabupaten Kendal
14 Kabupaten Jepara A Kabupaten Jepara
15 Kabupaten Wonogiri A Kabupaten Wonogiri
16 Kabupaten Kudus A Kabupaten Kudus
17 Kabupaten Grobogan A Kabupaten Grobogan
18 Kabupaten Pemalang A Kabupaten Pemalang
19 Kabupaten Temanggung A Kabupaten Temanggung
20 Kabupaten Boyolali A Kabupaten Boyolali
21 Kabupaten Kebumen A Kabupaten Kebumen
22 Kabupaten Purbalingga A Kabupaten Purbalingga
23 Kabupaten Banjarnegara A Kabupaten Banjarnegara
24 Kabupaten Brebes A Kabupaten Brebes
25 Kabupaten Wonosobo A Kabupaten Wonosobo
26 Kabupaten Pekalongan A Kabupaten Pekalongan
27 Kabupaten Batang A Kabupaten Batang
28 Kabupaten Blora A Kabupaten Blora
29 Kabupaten Purworejo A Kabupaten Purworejo
30 Kabupaten Rembang B Kabupaten Rembang
31 Kota Surakarta B Kota Surakarta
32 Kota Pekalongan B Kota Pekalongan
33 Kota Tegal C Kota Tegal
34 Kota Salatiga C Kota Salatiga
35 Kota Magelang C Kota Magelang
Provinsi Banten
1 Kabupaten Tangerang A Kabupaten Tangerang
2 Kota Tangerang A Kota Tangerang
3 Kabupaten Serang A Kabupaten Serang
4 Kabupaten Lebak A Kabupaten Lebak
5 Kabupaten Pandeglang A Kabupaten Pandeglang
6 Kota Tangerang Selatan A Kota Tangerang Selatan
7 Kota Serang B Kota Serang
8 Kota Cilegon B Kota Cilegon
Provinsi Jawa Timur
1 Kota Surabaya I A Kota Surabaya
2 Kota Surabaya II A
NO.
KANTOR PERTANAHAN
TIPE
WILAYAH KERJA
3 Kabupaten Sidoarjo A Kabupaten Sidoarjo
4 Kabupaten Gresik A Kabupaten Gresik
5 Kota Malang A Kota Malang
6 Kabupaten Malang A Kabupaten Malang
7 Kabupaten Kediri A Kabupaten Kediri
8 Kabupaten Mojokerto A Kabupaten Mojokerto
9 Kabupaten Banyuwangi A Kabupaten Banyuwangi
10 Kabupaten Bojonegoro A Kabupaten Bojonegoro
11 Kabupaten Jombang A Kabupaten Jombang
12 Kabupaten Jember A Kabupaten Jember
13 Kabupaten Pasuruan A Kabupaten Pasuruan
14 Kabupaten Lamongan A Kabupaten Lamongan
15 Kabupaten Madiun A Kabupaten Madiun
16 Kabupaten Tulungagung A Kabupaten Tulungagung
17 Kabupaten Blitar A Kabupaten Blitar
18 Kabupaten Nganjuk A Kabupaten Nganjuk
19 Kabupaten Trenggalek A Kabupaten Trenggalek
20 Kabupaten Bangkalan A Kabupaten Bangkalan
21 Kabupaten Tuban A Kabupaten Tuban
22 Kabupaten Ngawi A Kabupaten Ngawi
23 Kabupaten Lumajang A Kabupaten Lumajang
24 Kabupaten Probolinggo A Kabupaten Probolinggo
25 Kabupaten Ponorogo A Kabupaten Ponorogo
26 Kabupaten Sumenep A Kabupaten Sumenep
27 Kabupaten Pamekasan A Kabupaten Pamekasan
28 Kabupaten Bondowoso A Kabupaten Bondowoso
29 Kabupaten Pacitan A Kabupaten Pacitan
30 Kabupaten Magetan B Kabupaten Magetan
31 Kabupaten Situbondo B Kabupaten Situbondo
32 Kota Madiun B Kota Madiun
33 Kota Kediri B Kota Kediri
34 Kota Batu B Kota Batu
35 Kabupaten Sampang B Kabupaten Sampang
36 Kota Probolinggo C Kota Probolinggo
37 Kota Pasuruan C Kota Pasuruan
38 Kota Blitar C Kota Blitar
39 Kota Mojokerto C Kota Mojokerto
Provinsi DI Yogyakarta
1 Kabupaten Sleman A Kabupaten Sleman
NO.
KANTOR PERTANAHAN
TIPE
WILAYAH KERJA
2 Kabupaten Bantul A Kabupaten Bantul
3 Kabupaten Gunungkidul A Kabupaten Gunungkidul
4 Kota Yogyakarta B Kota Yogyakarta
5 Kabupaten Kulon Progo B Kabupaten Kulon Progo
Provinsi Bali
1 Kabupaten Badung B Kabupaten Badung
2 Kabupaten Buleleng B Kabupaten Buleleng
3 Kabupaten Tabanan B Kabupaten Tabanan
4 Kota Denpasar B Kota Denpasar
5 Kabupaten Gianyar B Kabupaten Gianyar
6 Kabupaten Karangasem B Kabupaten Karangasem
7 Kabupaten Klungkung B Kabupaten Klungkung
8 Kabupaten Bangli B Kabupaten Bangli
9 Kabupaten Jembrana C Kabupaten Jembrana
Provinsi Nusa Tenggara Barat
1 Kota Mataram B Kota Mataram
2 Kabupaten Lombok Barat B Kabupaten Lombok Barat
3 Kabupaten Lombok Timur B Kabupaten Lombok Timur
4 Kabupaten Lombok Tengah B Kabupaten Lombok Tengah
5 Kabupaten Sumbawa B Kabupaten Sumbawa
6 Kabupaten Bima C Kabupaten Bima
7 Kabupaten Dompu C Kabupaten Dompu
8 Kota Bima C Kota Bima
9 Kabupaten Lombok Utara C Kabupaten Lombok Utara
10 Kabupaten Sumbawa Barat C Kabupaten Sumbawa Barat
Provinsi Nusa Tenggara Timur
1 Kota Kupang B Kota Kupang
2 Kabupaten Kupang B Kabupaten Kupang
3 Kabupaten Manggarai Barat B Kabupaten Manggarai Barat
4 Kabupaten Sumba Timur B Kabupaten Sumba Timur
5 Kabupaten Timor Tengah Utara B Kabupaten Timor Tengah Utara
6 Kabupaten Timor Tengah Selatan B Kabupaten Timor Tengah Selatan
7 Kabupaten Sikka C Kabupaten Sikka
8 Kabupaten Belu C Kabupaten Belu
9 Kabupaten Malaka C Kabupaten Malaka
10 Kabupaten Ende C Kabupaten Ende
11 Kabupaten Sumba Barat Daya C Kabupaten Sumba Barat Daya
NO.
KANTOR PERTANAHAN
TIPE
WILAYAH KERJA
12 Kabupaten Flores Timur C Kabupaten Flores Timur
13 Kabupaten Lembata C Kabupaten Lembata
14 Kabupaten Ngada C Kabupaten Ngada
15 Kabupaten Manggarai C Kabupaten Manggarai
16 Kabupaten Alor C Kabupaten Alor
17 Kabupaten Rote Ndao C Kabupaten Rote Ndao
18 Kabupaten Nagekeo C Kabupaten Nagekeo
19 Kabupaten Sumba Barat C Kabupaten Sumba Barat
20 Kabupaten Sumba Tengah C Kabupaten Sumba Tengah
21 Kabupaten Manggarai Timur C Kabupaten Manggarai Timur
22 Kabupaten Sabu Raijua D Kabupaten Sabu Raijua
Provinsi Kalimantan Barat
1 Kota Pontianak A Kota Pontianak
2 Kabupaten Kubu Raya A Kabupaten Kubu Raya
3 Kabupaten Ketapang A Kabupaten Ketapang
4 Kabupaten Sintang A Kabupaten Sintang
5 Kabupaten Sambas B Kabupaten Sambas
6 Kota Singkawang B Kota Singkawang
7 Kabupaten Mempawah B Kabupaten Mempawah
8 Kabupaten Sanggau B Kabupaten Sanggau
9 Kabupaten Bengkayang B Kabupaten Bengkayang
10 Kabupaten Landak B Kabupaten Landak
11 Kabupaten Melawi B Kabupaten Melawi
12 Kabupaten Sekadau B Kabupaten Sekadau
13 Kabupaten Kapuas Hulu B Kabupaten Kapuas Hulu
14 Kabupaten Kayong Utara B Kabupaten Kayong Utara
Provinsi Kalimantan Tengah
1 Kota Palangka Raya B Kota Palangka Raya
2 Kabupaten Kotawaringin Timur B Kabupaten Kotawaringin Timur
3 Kabupaten Kotawaringin Barat B Kabupaten Kotawaringin Barat
4 Kabupaten Barito Utara B Kabupaten Barito Utara
5 Kabupaten Kapuas B Kabupaten Kapuas
6 Kabupaten Barito Selatan B Kabupaten Barito Selatan
7 Kabupaten Katingan B Kabupaten Katingan
8 Kabupaten Lamandau B Kabupaten Lamandau
9 Kabupaten Seruyan B Kabupaten Seruyan
10 Kabupaten Barito Timur C Kabupaten Barito Timur
11 Kabupaten Murung Raya C Kabupaten Murung Raya
NO.
KANTOR PERTANAHAN
TIPE
WILAYAH KERJA
12 Kabupaten Gunung Mas C Kabupaten Gunung Mas
13 Kabupaten Pulang Pisau C Kabupaten Pulang Pisau
14 Kabupaten Sukamara C Kabupaten Sukamara
Provinsi Kalimantan Selatan
1 Kota Banjarmasin B Kota Banjarmasin
2 Kota Banjarbaru B Kota Banjarbaru
3 Kabupaten Banjar B Kabupaten Banjar
4 Kabupaten Tanah Laut B Kabupaten Tanah Laut
5 Kabupaten Tanah Bumbu B Kabupaten Tanah Bumbu
6 Kabupaten Barito Kuala B Kabupaten Barito Kuala
7 Kabupaten Tabalong B Kabupaten Tabalong
8 Kabupaten Kotabaru B Kabupaten Kotabaru
9 Kabupaten Tapin B Kabupaten Tapin
10 Kabupaten Balangan B Kabupaten Balangan
11 Kabupaten Hulu Sungai Tengah C Kabupaten Hulu Sungai Tengah
12 Kabupaten Hulu Sungai Utara C Kabupaten Hulu Sungai Utara
13 Kabupaten Hulu Sungai Selatan C Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Provinsi Kalimantan Timur
1 Kota Balikpapan A Kota Balikpapan
2 Kota Samarinda A Kota Samarinda
3
Kabupaten Kutai Kartanegara
A
Kabupaten Kutai Kartanegara
4
Kota Bontang
B
Kota Bontang
5 Kabupaten Berau B Kabupaten Berau
6 Kabupaten Paser B Kabupaten Paser
7 Kabupaten Kutai Timur B Kabupaten Kutai Timur
8 Kabupaten Penajam Paser Utara B Kabupaten Penajam Paser Utara
9 Kabupaten Kutai Barat B Kabupaten Kutai Barat
Kabupaten Mahakam Ulu
Provinsi Kalimantan Utara
1 Kota Tarakan B Kota Tarakan
2 Kabupaten Nunukan B Kabupaten Nunukan
3 Kabupaten Bulungan C Kabupaten Bulungan
Kabupaten Tana Tidung
4 Kabupaten Malinau C Kabupaten Malinau
NO.
KANTOR PERTANAHAN
TIPE
WILAYAH KERJA
Provinsi Sulawesi Utara
1 Kota Manado A Kota Manado
2 Kota Bitung B Kota Bitung
3 Kota Kotamobagu B Kota Kotamobagu
4 Kabupaten Minahasa Utara C Kabupaten Minahasa Utara
5 Kabupaten Bolaang Mongondow C Kabupaten Bolaang Mangondow
6 Kabupaten Minahasa C Kabupaten Minahasa
7 Kabupaten Minahasa Selatan C Kabupaten Minahasa Selatan
8 Kabupaten Kepulauan Sangihe C Kabupaten Kepulauan Sangihe
9 Kabupaten Kepulauan Talaud C Kabupaten Kepulauan Talaud
10 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan C Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
11 Kota Tomohon D Kota Tomohon
12 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara D Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
13 Kabupaten Minahasa Tenggara D Kabupaten Minahasa Tenggara
14 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro D Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
15 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur D Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Provinsi Sulawesi Tengah
1 Kota Palu A Kota Palu
2 Kabupaten Banggai B Kabupaten Banggai
3 Kabupaten Donggala C Kabupaten Donggala
4 Kabupaten Parigi Moutong C Kabupaten Parigi Moutong
5 Kabupaten Poso C Kabupaten Poso
6 Kabupaten Toli-Toli C Kabupaten Toli-Toli
7 Kabupaten Morowali C Kabupaten Morowali
8 Kabupaten Tojo Una-Una C Kabupaten Tojo Una-Una
9 Kabupaten Buol C Kabupaten Buol
10 Kabupaten Banggai Kepulauan C Kabupaten Banggai Kepulauan
11 Kabupaten Sigi C Kabupaten Sigi
12 Kabupaten Morowali Utara C Kabupaten Morowali Utara
13 Kabupaten Banggai Laut C Kabupaten Banggai Laut
Provinsi Sulawesi Selatan
1 Kota Makassar A Kota Makassar
NO.
KANTOR PERTANAHAN
TIPE
WILAYAH KERJA
2 Kabupaten Gowa A Kabupaten Gowa
3 Kabupaten Bone A Kabupaten Bone
4 Kabupaten Maros A Kabupaten Maros
5 Kabupaten Luwu Timur B Kabupaten Luwu Timur
6 Kabupaten Luwu Utara B Kabupaten Luwu Utara
7 Kabupaten Wajo B Kabupaten Wajo
8 Kota Palopo B Kota Palopo
9 Kabupaten Sidenreng Rappang B Kabupaten Sidenreng Rappang
10 Kabupaten Bulukumba B Kabupaten Bulukumba
11 Kabupaten Pinrang B Kabupaten Pinrang
12 Kabupaten Luwu B Kabupaten Luwu
13 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan B Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
14 Kabupaten Soppeng B Kabupaten Soppeng
15 Kabupaten Enrekang B Kabupaten Enrekang
16 Kabupaten Tana Toraja B Kabupaten Tana Toraja
17 Kabupaten Toraja Utara B Kabupaten Toraja Utara
18 Kabupaten Takalar B Kabupaten Takalar
19 Kota Parepare C Kota Parepare
20 Kabupaten Sinjai C Kabupaten Sinjai
21 Kabupaten Bantaeng C Kabupaten Bantaeng
22 Kabupaten Barru C Kabupaten Barru
23 Kabupaten Jeneponto C Kabupaten Jeneponto
24 Kabupaten Kepulauan Selayar C Kabupaten Kepulauan Selayar
Provinsi Sulawesi Tenggara
1 Kota Kendari B Kota Kendari
2 Kabupaten Konawe B Kabupaten Konawe
3 Kabupaten Konawe Selatan B Kabupaten Konawe Selatan
4 Kabupaten Kolaka C Kabupaten Kolaka
5 Kota Baubau C Kota Baubau
6 Kabupaten Muna C Kabupaten Muna
7 Kabupaten Bombana C Kabupaten Bombana
8 Kabupaten Kolaka Utara C Kabupaten Kolaka Utara
9 Kabupaten Buton C Kabupaten Buton
10 Kabupaten Buton Tengah C Kabupaten Buton Tengah
11 Kabupaten Buton Utara C Kabupaten Buton Utara
NO.
KANTOR PERTANAHAN
TIPE
WILAYAH KERJA
12 Kabupaten Konawe Utara C Kabupaten Konawe Utara
13 Kabupaten Muna Barat C Kabupaten Muna Barat
14 Kabupaten Kolaka Timur C Kabupaten Kolaka Timur
15 Kabupaten Buton Selatan C Kabupaten Buton Selatan
16 Kabupaten Konawe Kepulauan D Kabupaten Konawe Kepulauan
17 Kabupaten Wakatobi D Kabupaten Wakatobi
Provinsi Gorontalo
1 Kota Gorontalo B Kota Gorontalo
2 Kabupaten Gorontalo C Kabupaten Gorontalo
3 Kabupaten Bone Bolango C Kabupaten Bone Bolango
4 Kabupaten Pohuwato C Kabupaten Pohuwato
5 Kabupaten Boalemo C Kabupaten Boalemo
6 Kabupaten Gorontalo Utara C Kabupaten Gorontalo Utara
Provinsi Sulawesi Barat
1 Kabupaten Mamuju C Kabupaten Mamuju
2 Kabupaten Polewali Mandar C Kabupaten Polewali Mandar
3 Kabupaten Majene C Kabupaten Majene
4 Kabupaten Pasangkayu C Kabupaten Pasangkayu
5 Kabupaten Mamasa C Kabupaten Mamasa
6 Kabupaten Mamuju Tengah C Kabupaten Mamuju Tengah
Provinsi Maluku
1 Kota Ambon B Kota Ambon
2 Kabupaten Maluku Tengah B Kabupaten Maluku Tengah
Kabupaten Seram Bagian Barat
3 Kabupaten Maluku Tenggara C Kabupaten Maluku Tenggara
Kota Tual
4 Kabupaten Buru C Kabupaten Buru
5 Kabupaten Kepulauan Tanimbar C Kabupaten Kepulauan Tanimbar
Kabupaten Maluku Barat Daya
6 Kabupaten Seram Bagian Timur C Kabupaten Seram Bagian Timur
7 Kabupaten Buru Selatan D Kabupaten Buru Selatan
8 Kabupaten Kepulauan Aru D Kabupaten Kepulauan Aru
Provinsi Maluku Utara
1 Kota Ternate C Kota Ternate
NO.
KANTOR PERTANAHAN
TIPE
WILAYAH KERJA
2 Kota Tidore Kepulauan C Kota Tidore Kepulauan
3 Kabupaten Halmahera Selatan C Kabupaten Halmahera Selatan
4 Kabupaten Halmahera Barat C Kabupaten Halmahera Barat
5 Kabupaten Kepulauan Sula C Kabupaten Kepulauan Sula
Kabupaten Pulau Taliabu
6 Kabupaten Halmahera Tengah C Kabupaten Halmahera Tengah
7 Kabupaten Halmahera Utara C Kabupaten Halmahera Utara
8 Kabupaten Halmahera Timur C Kabupaten Halmahera Timur
9 Kabupaten Pulau Morotai D Kabupaten Pulau Morotai
Provinsi Papua
1 Kota Jayapura B Kota Jayapura
2 Kabupaten Jayapura C Kabupaten Jayapura
3 Kabupaten Biak Numfor C Kabupaten Biak Numfor
Kabupaten Supiori
4 Kabupaten Kepulauan Yapen C Kabupaten Kepulauan Yapen
Kabupaten Waropen
5 Kabupaten Keerom C Kabupaten Keerom
6 Kabupaten Sarmi C Kabupaten Sarmi
Kabupaten Mamberamo Raya
Provinsi Papua Selatan
1 Kabupaten Merauke C Kabupaten Merauke
Kabupaten Boven Digoel
Kabupaten Mappi
Kabupaten Asmat
Provinsi Papua Tengah
1 Kabupaten Mimika C Kabupaten Mimika
2 Kabupaten Nabire C Kabupaten Nabire
Kabupaten Dogiyai
3 Kabupaten Paniai C Kabupaten Paniai
Kabupaten Intan Jaya
Kabupaten Deiyai
4 Kabupaten Puncak Jaya D Kabupaten Puncak Jaya
Kabupaten Puncak
NO.
KANTOR PERTANAHAN
TIPE
WILAYAH KERJA
Provinsi Papua Pegunungan
1 Kabupaten Jayawijaya C Kabupaten Jayawijaya
Kabupaten Pegunungan Bintang
Kabupaten Yahukimo
Kabupaten Tolikara
Kabupaten Nduga
Kabupaten Lanny Jaya
Kabupaten Mamberamo Tengah
Kabupaten Yalimo
Provinsi Papua Barat
1 Kabupaten Manokwari B Kabupaten Manokwari
Kabupaten Manokwari Selatan
Kabupaten Pegunungan Arfak
2 Kabupaten Fakfak C Kabupaten Fakfak
3 Kabupaten Kaimana C Kabupaten Kaimana
4 Kabupaten Teluk Bintuni C Kabupaten Teluk Bintuni
5 Kabupaten Teluk Wondama D Kabupaten Teluk Wondama
Provinsi Papua Barat Daya
1 Kota Sorong C Kota Sorong
2 Kabupaten Sorong C Kabupaten Sorong
Kabupaten Maybrat
3 Kabupaten Sorong Selatan C Kabupaten Sorong Selatan
4 Kabupaten Tambrauw D Kabupaten Tambrauw
5 Kabupaten Raja Ampat D Kabupaten Raja Ampat
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
NUSRON WAHID
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a.
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 Peraturan
Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan
Pertanahan
Nasional,
perlu
melakukan
penataan
organisasi
dan
tata
kerja
Kantor
Wilayah
Badan
Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
b.
bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan telah
mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
di
bidang
aparatur negara;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309);
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2026 tentang Tipologi Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 561);
