Permen ATR/Kepala BPN No. 8 Tahun 2026 tentang Tipologi Kantor Pertanahan - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG TIPOLOGI KANTOR PERTANAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a.
bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi
Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota, perlu
dilakukan penataan pola besaran organisasi Kantor
Pertanahan
melalui
penyusunan
Tipologi
Kantor
Pertanahan;
b. bahwa Tipologi Kantor Pertanahan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tipologi Kantor Pertanahan;
Mengingat
: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang
Nomor
39
Tahun
2008
tentang
Kementerian
Negara
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6994);
3.
Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
4.
Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan
Pertanahan
Nasional
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TIPOLOGI KANTOR PERTANAHAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang selanjutnya
disebut Kementerian ATR adalah kementerian yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
di
bidang
pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan
lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
2.
Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disingkat
BPN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang
menyelenggarakan
tugas
pemerintahan
di
bidang
pertanahan.
3.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertanahan.
4.
Kepala adalah unsur pemimpin BPN yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPN.
5.
Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal BPN di
kabupaten/kota yang merupakan bagian dari unit
organisasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
6.
Tipologi Kantor Pertanahan yang selanjutnya disebut
Tipologi
adalah
pengelompokan
organisasi
Kantor
Pertanahan dalam satu tingkatan organisasi yang sama
berdasarkan perbedaan komposisi struktur organisasi.
Pasal 2
Prinsip dalam Peraturan Menteri ini yaitu:
a.
legalitas;
b.
transparan;
c.
proporsional;
d.
efektivitas; dan
e.
akuntabel.
BAB II
TIPOLOGI KANTOR PERTANAHAN
Bagian Kesatu Umum
Pasal 3
(1)
Tipologi disusun berdasarkan penilaian terhadap:
a.
kriteria Tipologi; dan
b.
kompleksitas wilayah.
(2)
Kriteria Tipologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdiri atas:
a.
variabel utama; dan
b.
variabel pendukung.
(3)
Kompleksitas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b merupakan tingkat kompleksitas berdasarkan
karakteristik suatu wilayah yang mencerminkan dinamika
sosial,
ekonomi,
hukum,
dan
pertanahan
yang
memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan layanan
pertanahan Kantor Pertanahan.
Bagian Kedua Variabel Utama
Pasal 4
Variabel utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf a terdiri atas 9 (sembilan) subvariabel yaitu:
a.
jumlah penduduk pada kabupaten/kota;
b.
luas wilayah kabupaten/kota;
c.
jumlah kecamatan pada kabupaten/kota;
d.
rata-rata jumlah layanan 5 (lima) tahun terakhir;
e.
persentase layanan yang diselesaikan 5 (lima) tahun
terakhir;
f.
jumlah bidang tanah pada kabupaten/kota;
g.
total kasus pertanahan 10 (sepuluh) tahun terakhir;
h.
rata-rata produk domestik regional bruto kabupaten/kota
5 (lima) tahun terakhir; dan
i.
rata-rata penerimaan negara bukan pajak 5 (lima) tahun
terakhir.
Pasal 5
(1)
Jumlah penduduk pada kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan jumlah orang
yang berdomisili di wilayah terkait selama 1 (satu) tahun
atau lebih, dan/atau yang berdomisili kurang dari 1 (satu)
tahun dengan tujuan untuk menetap, berdasarkan data
yang
diterbitkan
oleh
lembaga
pemerintah
yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan
statistik.
(2)
Luas wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf b merupakan total ukuran
permukaan daratan dan/atau perairan yang berada dalam
batas administratif tertentu pada kabupaten/kota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Jumlah kecamatan pada kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan jumlah
kecamatan
pada
kabupaten/kota
sesuai
dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)
Rata-rata jumlah layanan 5 (lima) tahun terakhir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan
hasil perhitungan rata-rata dari jumlah total layanan
pertanahan prioritas, layanan redistribusi tanah, dan
layanan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang
dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan selama 5 (lima)
tahun terakhir.
(5) Persentase layanan yang diselesaikan 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan hasil perhitungan persentase layanan pertanahan prioritas, layanan redistribusi tanah, dan layanan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang diselesaikan oleh Kantor Pertanahan selama 5 (lima) tahun terakhir. (6) Layanan pertanahan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terdiri atas pendaftaran surat keputusan, peralihan hak, perubahan hak, roya, pengecekan sertipikat, surat keterangan pendaftaran tanah, dan hak tanggungan. (7) Jumlah bidang tanah pada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan jumlah persil lahan pada wilayah kabupaten/kota terkait yang telah terdata di Kantor Pertanahan terkait. (8) Total kasus pertanahan 10 (sepuluh) tahun terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g merupakan jumlah keseluruhan dari data sengketa, konflik, dan perkara pertanahan yang ditangani Kantor Pertanahan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir. (9) Rata-rata produk domestik regional bruto kabupaten/kota 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h merupakan jumlah perhitungan rata-rata dari nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku pada wilayah kabupaten/kota terkait selama 5 (lima) tahun terakhir berdasarkan data yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik. (10) Rata-rata penerimaan negara bukan pajak 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i merupakan jumlah perhitungan rata-rata kontribusi penerimaan negara bukan pajak dari Kantor Pertanahan terkait selama 5 (lima) tahun terakhir.
Bagian Ketiga Variabel Pendukung
Pasal 6
Variabel pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf b terdiri atas 5 (lima) subvariabel yaitu:
a.
jumlah sumber daya manusia;
b.
jumlah anggaran;
c.
jumlah sarana dan prasarana;
d.
penilaian kearsipan; dan
e.
penilaian
evaluasi
akuntabilitas
kinerja
instansi
pemerintah.
Pasal 7
(1) Jumlah sumber daya manusia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf a merupakan jumlah pegawai
aparatur sipil negara yang ditempatkan pada Kantor
Pertanahan terkait.
(2) Jumlah anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan besaran alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir pada Kantor Pertanahan terkait. (3) Jumlah sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan jumlah aset bergerak dan aset tetap yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan terkait untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. (4) Penilaian kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan nilai yang diperoleh dari perhitungan nilai penerapan pengelolaan persuratan dan pengelolaan kearsipan pada Kantor Pertanahan berdasarkan hasil evaluasi internal tim Kementerian ATR/BPN. (5) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e merupakan nilai yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi internal terhadap penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kantor Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat Kompleksitas Wilayah
Pasal 8
(1)
Kompleksitas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (3) diukur melalui pendekatan indeks komposit
yang disusun berdasarkan indikator yang terkait dan
terukur.
(2)
Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
kepadatan penduduk, zona nilai tanah, laju konversi
lahan, potensi permasalahan pertanahan, dan jumlah
pengaduan pertanahan.
(3)
Setiap indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan nilai dan bobot tertentu untuk menghasilkan
indeks kompleksitas wilayah.
(4)
Indeks kompleksitas wilayah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) digunakan sebagai faktor pengali dalam penilaian
Tipologi.
(5)
Rincian
indeks
kompleksitas
wilayah
sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Bagian Kelima Penilaian Tipologi
Pasal 9
(1)
Kriteria Tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) diberikan bobot penilaian sebagai berikut:
a.
variabel utama dengan jumlah bobot sebesar 80%
(delapan puluh persen); dan
b.
variabel pendukung dengan jumlah bobot sebesar
20% (dua puluh persen).
(2)
Variabel utama dan variabel pendukung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas beberapa subvariabel
dan diberikan nilai bobot dalam persentase secara
proporsional.
(3)
Rincian
nilai
bobot
kriteria
Tipologi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pasal 10
(1) Penjumlahan nilai variabel utama dan nilai variabel pendukung menghasilkan nilai total kriteria Tipologi. (2) Nilai total kriteria Tipologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dikalikan dengan indeks kompleksitas wilayah untuk memperoleh nilai akhir Tipologi. (3) Perhitungan penilaian Tipologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 11
(1) Berdasarkan nilai akhir Tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Tipologi terdiri atas: a. Kantor Pertanahan Tipe A; b. Kantor Pertanahan Tipe B; c. Kantor Pertanahan Tipe C; dan d. Kantor Pertanahan Tipe D. (2) Kantor Pertanahan Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan nilai akhir Tipologi lebih dari atau sama dengan 801 (delapan ratus satu). (3) Kantor Pertanahan Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan nilai akhir Tipologi dengan rentang 601 (enam ratus satu) sampai dengan lebih kecil dari 801 (delapan ratus satu). (4) Kantor Pertanahan Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan nilai akhir Tipologi dengan rentang 401 (empat ratus satu) sampai dengan lebih kecil dari 601 (enam ratus satu). (5) Kantor Pertanahan Tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan nilai akhir Tipologi lebih kecil dari 401 (empat ratus satu).
BAB III
EVALUASI KELEMBAGAAN
Pasal 12
(1)
Evaluasi kelembagaan Kantor Pertanahan dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
(2)
Hasil
evaluasi
kelembagaan
Kantor
Pertanahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu
dasar dalam melakukan penataan organisasi dan tata
laksana Kantor Pertanahan.
Pasal 13
Perubahan atas Peraturan Menteri ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2026
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
Œ
NUSRON WAHID
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG TIPOLOGI KANTOR PERTANAHAN
INDEKS KOMPLEKSITAS WILAYAH, RINCIAN NILAI BOBOT KRITERIA TIPOLOGI KANTOR PERTANAHAN, DAN PERHITUNGAN PENILAIAN TIPOLOGI KANTOR PERTANAHAN
I. INDEKS KOMPLEKSITAS WILAYAH PULAU PROVINSI INDEKS KOMPLEKSITAS WILAYAH Sumatera Aceh 1.04 Sumatera Sumatera Utara 1.3 Sumatera Sumatera Barat 1.1 Sumatera Riau 1.24 Sumatera Jambi 1.16 Sumatera Sumatera Selatan 1.24 Sumatera Bengkulu 1 Sumatera Lampung 1.26 Sumatera Kepulauan Bangka Belitung 1.14 Sumatera Kepulauan Riau 1.18 Jawa Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1.32 Jawa Jawa Barat 1.4 Jawa Jawa Tengah 1.4 Jawa Banten 1.38 Jawa Jawa Timur 1.4 Jawa DI Yogyakarta 1.36 Bali Bali 1.3 Nusa Tenggara Nusa Tenggara Barat 1.1 Nusa Tenggara Nusa Tenggara Timur 1.1 Kalimantan Kalimantan Barat 1.22 Kalimantan Kalimantan Tengah 1.22 Kalimantan Kalimantan Selatan 1.26 Kalimantan Kalimantan Timur 1.24 Kalimantan Kalimantan Utara 1.1 Sulawesi Sulawesi Utara 1.1 Sulawesi Sulawesi Tengah 1.06 Sulawesi Sulawesi Selatan 1.26 Sulawesi Sulawesi Tenggara 1.06 Sulawesi Gorontalo 1 Sulawesi Sulawesi Barat 1.06 Maluku Maluku 1.07 Maluku Maluku Utara 1.06 Papua Papua 1.06 Papua Papua Selatan 1.06 Papua Papua Tengah 1.06 Papua Papua Pegunungan 1 Papua Papua Barat 1.06 Papua Papua Barat Daya 1.06
II.
RINCIAN NILAI BOBOT KRITERIA TIPOLOGI KANTOR PERTANAHAN
A.
VARIABEL UTAMA
NO.
SUBVARIABEL DAN INTERVAL
SKALA
NILAI
BOBOT
(%)
NILAI
SUBVARIABEL
1.
Jumlah penduduk pada kabupaten/
kota (dalam jiwa):
a. ≤ 250.000
b. 250.001 - 500.000
c. 500.001 - 750.000
d. 750.001 - 1.000.000
e. ≥ 1.000.0001
200 400 600 800 1000 5
10 20 30 40 50 2. Luas wilayah kabupaten/kota (km²): a. ≤ 600 b. 601 - 1.200 c. 1.201 - 1.800 d. 1.801 - 2.400 e. ≥ 2.401
200 400 600 800 1000 15
30 60 90 120 150 3. Jumlah kecamatan pada kabupaten/ kota: a. ≤ 10 b. 11 - 20 c. 21 - 30 d. 31 - 40 e. ≥ 41
200 400 600 800 1000 5
10 20 30 40 50 4. Rata-rata jumlah layanan 5 (lima) tahun terakhir: a. ≤16.000 b. 16.001 - 32.000 c. 32.001 - 48.000 d. 48.001 - 64.000 e. ≥ 64.001
200 400 600 800 1000 15
30
60
90
120
150
5.
Persentase
layanan
yang
diselesaikan
5
(lima)
tahun
terakhir (%):
a. ≤ 20
b. 21 - 40
c. 41 - 60
d. 61 - 80
e. 81 – 100
200 400 600 800 1000 15
30 60 90 120 150 6. Jumlah bidang tanah pada kabupaten/kota: a. ≤ 50.000 b. 50.001 - 100.000 c. 100.001 - 250.000 d. 250.001 - 500.000 e. ≥ 500.001
200 400 600 800 1000 10
20 40 60 80 100 7. Total kasus pertanahan 10 (sepuluh) tahun terakhir: a. ≤ 18 b. 19 - 36 c. 37 - 54 d. 55 – 180 e. ≥181
200 400 600 800 1000 5
10 20 30 40 50
NO.
SUBVARIABEL DAN INTERVAL
SKALA
NILAI
BOBOT
(%)
NILAI
SUBVARIABEL
8.
Rata-rata produk domestik regional
bruto kabupaten/kota 5 (lima) tahun
terakhir (dalam miliar rupiah):
a. ≤ 25.000
b. 25.001 - 50.000
c. 50.001 - 75.000
d. 75.001 - 100.000
e. ≥ 100.001
200 400 600 800 1000
5
10 20 30 40 50 9. Rata-rata penerimaan negara bukan pajak 5 (lima) tahun terakhir: a. ≤ 1.000.000.000 b. 1.000.000.001 - 2.000.000.000 c. 2.000.000.001 - 3.000.000.000 d. 3.000.000.001 - 4.000.000.000 e. ≥ 4.000.000.001
200 400 600 800 1000
5
10 20 30 40 50
B.
VARIABEL PENDUKUNG
NO.
SUBVARIABEL DAN INTERVAL
SKALA
NILAI
BOBOT
(%)
NILAI
SUBVARIABEL
1.
Jumlah sumber daya manusia:
a. ≤ 41
b. 42 - 82
c. 83 - 123
d. 124 - 148
e. ≥149
200 400 600 800 1000 5
10 20 30 40 50 2. Jumlah anggaran: a. ≤ 5.000.000.000 b. 5.000.000.001 – 10.000.000.000 c. 10.000.000.001 – 15.000.000.000 d. 15.000.000.001 – 20.000.000.000 e. ≥ 20.000.000.001
200 400 600 800 1000 5
10 20 30 40 50 3. Jumlah sarana dan prasarana: a. ≤ 1.500 b. 1.501 - 3.000 c. 3.001 - 4.500 d. 4.501 - 6.000 e. ≥ 6.001
200 400 600 800 1000 2.5
5 10 15 20 25 4. Penilaian kearsipan: a. ≤ 19 b. 20 - 39 c. 40 - 59 d. 60 - 79 e. ≥ 80
200 400 600 800 1000 2.5
5
10
15
20
25
5.
Penilaian
evaluasi
akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah:
a. ≤ 20
b. 21 - 40
c. 41 - 60
d. 61 - 80
e. 81 -100
200 400 600 800 1000
5
10 20 30 40 50
III. PERHITUNGAN PENILAIAN TIPOLOGI KANTOR PERTANAHAN A. Nilai akhir Tipologi diperoleh melalui penjumlahan dari nilai variabel utama dan nilai variabel pendukung, yang kemudian dikalikan dengan indeks kompleksitas wilayah.
NA = (NVU+NVP) x Kw
Keterangan: • NVU = Nilai Variabel Utama • NVP = Nilai Variabel Pendukung • Kw = Indeks Kompleksitas Wilayah • NA = Nilai Akhir Tipologi
B. Nilai variabel utama diperoleh melalui penjumlahan 9 (sembilan) nilai
subvariabel pada variabel utama dengan proporsi akumulasi bobot
80% (delapan puluh persen), sedangkan nilai variabel pendukung
diperoleh melalui penjumlahan 5 (lima) nilai subvariabel pada variabel
pendukung dengan proporsi akumulasi bobot 20% (dua puluh persen).
NVU = (NS₁ + NS₂ + ... + NS₉) NVP = (NS₁ + NS₂ + ... + NS5)
Keterangan: • NVU = Nilai Variabel Utama • NVP = Nilai Variabel Pendukung • NS = Nilai Subvariabel
C. Nilai subvariabel pada variabel utama dan variabel pendukung merupakan nilai tertimbang yang diperoleh dengan cara melakukan perkalian skala nilai yang sesuai dengan data sebenarnya dari Kantor Pertanahan dengan persentase bobot masing-masing subvariabel tersebut.
Data pada setiap subvariabel pada variabel utama dan variabel pendukung dikategorikan ke dalam skala nilai 200 (dua ratus), 400 (empat ratus), 600 (enam ratus), 800 (delapan ratus), dan 1.000 (seribu).
NS = SN x B Keterangan: • NS = Nilai Subvariabel • SN = Skala Nilai (sesuai interval data yang relevan) • B = Bobot subvariabel (persentase bobot yang telah ditetapkan untuk subvariabel tersebut)
D. Contoh Perhitungan Diasumsikan kita akan menghitung nilai akhir Tipologi pada Kantor Pertanahan XYZ, yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah (berdasarkan Lampiran angka I indeks kompleksitas wilayah untuk Provinsi Jawa Tengah adalah 1.4).
- Langkah 1: menghitung nilai variabel utama (NVU)
Rumus:
• NS = SN x B • NVU = NS₁ + NS₂ + ... + NS₉
Asumsi Data Variabel Utama Kantor Pertanahan XYZ
No.
Subvariabel
Asumsi Data
Skala
Nilai
Bobot
(%)
Nilai
Subvariabel
1.
jumlah
penduduk pada
kabupaten/kota
600.000 jiwa
600
5%
30
2.
luas
wilayah
kabupaten/kota
1.000 km²
400
15%
60
3.
jumlah
kecamatan
pada
kabupaten/kota
25 kecamatan
600
5%
30
4.
rata-rata
jumlah layanan
5 (lima) tahun
terakhir
40.000
layanan
600
15%
90
5.
persentase
layanan
yang
diselesaikan
5
(lima)
tahun
terakhir
90%
1000
15%
150
6.
jumlah
bidang
tanah
pada
kabupaten/kota
300.000
bidang
800
10%
80
7.
total
kasus
pertanahan 10
(sepuluh) tahun
terakhir
40 kasus
600
5%
30
8.
rata-rata
produk
domestik
regional
bruto
kabupaten/kota
5 (lima) tahun
terakhir)
Rp 60.000
miliar
600
5%
30
9.
rata-rata
penerimaan
negara
bukan
pajak 5 (lima)
tahun terakhir
Rp
2.500.000.000
600
5%
30
Total Nilai Variabel Utama (NVU)
530
- Langkah 2: menghitung nilai variabel pendukung (NVP)
Rumus:
• NS = SN x B • NVP = NS₁ + NS₂ + ... + NS5
Asumsi Data Variabel Pendukung Kantor Pertanahan XYZ No. Subvariabel Asumsi Data Skala Nilai Bobot (%) Nilai Subvariabel 1. jumlah sumber daya manusia 100 pegawai aparatur sipil negara 600 5% 30 2. jumlah anggaran Rp 12.000.000.000 600 5% 30 3. jumlah sarana dan prasarana 4.000 unit 600 2.5% 15 4. penilaian kearsipan 50 600 2.5% 15 5. penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 75 800 5% 40 Total Nilai Variabel Pendukung (NVP) 130
- Langkah 3: menghitung nilai akhir tipologi (NA)
Rumus:
NA = (NVU+NVP) x Kw
= (530 + 130) x 1.4
= 924 Nilai akhir Tipologi pada Kantor Pertanahan XYZ yaitu 924 (lebih besar dari 801) sehingga Kantor Pertanahan XYZ termasuk ke dalam Kantor Pertanahan Tipe A.
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
NUSRON WAHID
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a.
bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi
Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota, perlu
dilakukan penataan pola besaran organisasi Kantor
Pertanahan
melalui
penyusunan
Tipologi
Kantor
Pertanahan;
b. bahwa Tipologi Kantor Pertanahan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309);
