Pasal 6

(1) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mengajukan permohonan Penyesuaian/Inpassing dalam JF Penata Kadastral kepada pejabat pimpinan tinggi pratama dari PNS yang bersangkutan. (2) Permohonan Penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. pimpinan tinggi pratama yang membidangi survei dan pemetaan pada direktorat jenderal survei dan pemetaan pertanahan dan ruang dan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada direktorat jenderal survei dan pemetaan pertanahan dan ruang; atau b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin Kantor Wilayah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada direktorat jenderal survei dan pemetaan pertanahan dan ruang. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. salinan ijazah pendidikan terakhir; b. salinan surat keputusan calon PNS; c. salinan surat keputusan pengangkatan PNS; d. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;

e. salinan nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; f. salinan surat keputusan penempatan terakhir; g. daftar riwayat hidup; h. surat pernyataan bersedia diangkat sebagai Penata Kadastral; i. surat pernyataan melaksanakan tugas yang memuat pengalaman mengenai pelaksanaan tugas di bidang survei dan pemetaan secara kumulatif paling sedikit 2 (dua) tahun; j. surat keterangan tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat, tidak sedang menjalankan tugas belajar, tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara dari pejabat pimpinan tinggi pratama dari PNS yang bersangkutan ditempatkan; dan k. instrumen Portofolio yang memuat kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, serta pengalaman bertugas di bidang survei dan pemetaan. (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipindai dan disimpan dalam bentuk elektronik dan memiliki kekuatan hukum sesuai dengan aslinya. (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g sampai dengan huruf k dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka I Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.