Pasal 5

(1) Kantor Layanan Pertanahan Bersama Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menggunakan sarana dan prasarana, Pegawai dan Anggaran yang bersumber dari masing-masing Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan pertanahan bersama tersebut atau dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dimana Kantor Layanan Pertanahan Bersama Terintegrasi terletak.

(2) Pegawai yang melaksanakan tugas pada Kantor Layanan Pertanahan Bersama Terintegrasi ditunjuk berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN atau Sekretaris Jenderal.