Pasal 12

(1) Pengawasan berupa penegakan aturan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan atas temuan dari Kementerian terhadap pelanggaran pelaksanaan jabatan PPAT atau terdapat pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT. (2) Pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan: a. pelanggaran atas pelaksanaan jabatan PPAT; b. tidak melaksanakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; c. melanggar ketentuan larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau d. melanggar Kode Etik. (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berasal dari: a. masyarakat, baik perorangan/badan hukum; dan/atau b. IPPAT. (4) Pengaduan terhadap dugaan pelanggaran oleh PPAT dapat disampaikan secara tertulis kepada Kementerian atau melalui website pengaduan, aplikasi Lapor atau sarana pengaduan lainnya yang disediakan oleh

Kementerian. (5) Dalam hal pengaduan dari masyarakat diterima oleh Kementerian, Kantor Wilayah BPN, Kantor Pertanahan, Majelis Pembina dan Pengawas PPAT atau IPPAT maka pengaduan diteruskan kepada MPPD. (6) Pengaduan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. harus jelas menyebutkan identitas pelapor dan terlapor; dan b. melampirkan bukti yang berkaitan dengan pengaduan. (7) MPPD menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan pemeriksaan terhadap PPAT terlapor.