Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman terhadap pelepasan atau pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai, akibat lahan yang terbakar. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum pada lahan yang terbakar, yang dilepaskan atau dibatalkan, menjadi Tanah Negara.