Pasal 3

(1) Inisiasi pengembangan SKKNI dapat berasal dari masyarakat, asosiasi industri, asosiasi profesi, Lembaga Sertifikasi Profesi, lembaga pelatihan, pemerintah dan/atau pemangku kepentingan lainnya. (2) Inisiasi pengembangan SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada peta kompetensi dan RIP SKKNI di sektor atau lapangan usaha masing-masing. (3) Inisiasi pengembangan SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar usulan, rekomendasi, dan/atau permintaan perbaikan SKKNI. (4) Inisiasi pengembangan SKKNI disampaikan kepada Instansi Teknis sesuai dengan sektor atau lapangan usaha masing-masing.