Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2013 tentang TATA CARA PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA PADA PENGGUNA PERSEORANGAN

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Calon Tenaga Kerja INDONESIA yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

2. Tenaga Kerja INDONESIA yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

3. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja INDONESIA Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.

4. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.

5. Perpanjangan Perjanjian Kerja adalah proses memperpanjang perjanjian kerja yang dilakukan kedua belah pihak yang memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam jangka waktu tertentu.

6. Pengguna Perseorangan adalah orang perseorangan yang mempekerjakan TKI pada pekerjaan sektor domestik. www.djpp.kemenkumham.go.id

7. Perwakilan Republik INDONESIA di Luar Negeri yang selanjutnya disebut perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik INDONESIA yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, Negara dan Pemerintah Republik INDONESIA secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada organisasi Internasional.

8. Dinas provinsi adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi.

9. Dinas kabupaten/kota adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota.

10. Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang penempatan tenaga kerja luar negeri.

11. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

(1) Setiap TKI wajib menandatangani perjanjian kerja sebelum TKI yang bersangkutan diberangkatkan ke luar negeri. (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus disepakati oleh para pihak sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerja pertama berakhir.

(1) TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan yang telah berakhir perjanjian kerjanya dan akan memperpanjang perjanjian kerja, maka TKI yang bersangkutan harus pulang terlebih dahulu ke daerah asal. (2) Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pada pengguna yang sama.

(1) Perpanjangan perjanjian kerja harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. bekerja pada pengguna yang sama selama masa perjanjian kerja; b. isi perpanjangan perjanjian kerja harus sesuai atau lebih baik dari perjanjian kerja sebelumnya; c. jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja paling lama 2 (dua) tahun; d. mendapat persetujuan dari keluarga/orang tua/wali; dan e. memperpanjang kepesertaan asuransi TKI. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Dalam perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna berkewajiban menanggung: a. premi asuransi TKI sesuai ketentuan yang diatur oleh Menteri; b. legalisasi perjanjian kerja perpanjangan; c. imbalan jasa (company fee) bagi PPTKIS pengirim dan mitra usaha; dan d. menyediakan tiket pulang pergi bagi TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan sesuai dengan perjanjian kerja.

Isi perjanjian kerja perpanjangan harus lebih baik dari perjanjian kerja pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, sekurang- kurangnya memuat: a. gaji/upah; b. kondisi dan syarat kerja; c. tata cara pembayaran gaji melalui perbankan; d. hak mendapatkan libur sehari dalam seminggu (one day off)/kompensasi; e. hak cuti tahunan/kompensasi; f. waktu istirahat; g. fasilitas; h. jaminan sosial/asuransi; dan i. waktu jam kerja maksimal 12 (dua belas) jam dalam sehari/kompensasi.

(1) Perjanjian kerja perpanjangan dan jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja wajib mendapat persetujuan dari Pejabat yang menangani ketenagakerjaan pada Perwakilan di negara tujuan penempatan. (2) Perjanjian kerja perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani dihadapan Pejabat yang menangani ketenagakerjaan pada Perwakilan di negara tujuan penempatan.

Perjanjian kerja perpanjangan bagi TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan pengurusannya dilakukan oleh perwakilan PPTKIS (Perwalu) di negara tujuan penempatan.

Perjanjian kerja perpanjangan yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaporkan oleh PPTKIS kepada Menteri, Kepala BNP2TKI, dinas provinsi dan dinas kabupaten/kota asal TKI.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Petunjuk pelaksanaan, prosedur perjanjian kerja perpanjangan dan pelaporan ditetapkan dengan Keputusan Dirjen.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 3 Mei 2013 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

MUHAIMIN ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id