Pasal 30

(1) PPID Pelaksana di UPT wajib membuat laporan pelaksanaan layanan Informasi Publik kepada PPID Utama secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan tahunan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik. b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik, paling sedikit:

1. sarana dan prasarana;

2. sumber daya manusia; dan

3. anggaran pelayanan dan laporan penggunaan. c. rincian pelayanan Informasi Publik, meliputi:

4. jumlah permohonan Informasi Publik;

5. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu;

6. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dan

7. jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya. d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi:

8. jumlah keberatan yang diterima;

9. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya;

10. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang;

11. hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaanya;

12. jumlah gugatan yang diajukan ke Pengadilan; dan

13. hasil putusan Pengadilan dan pelaksanaannya. e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik; dan f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan Informasi.