Pasal 7
BAB 2 — LEMBAGA PENGELOLA DANA KEBAJIKAN
(1) Pimpinan organisasi kemasyarakatan keagamaan Khonghucu mengajukan permohonan pembentukan LPDK secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Pusat. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen: a. fotokopi keputusan pengesahan badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; b. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama organisasi kemasyarakatan keagamaan Khonghucu berbadan hukum yang membentuk LPDK;
c. fotokopi rekening bank atas nama organisasi kemasyarakatan keagamaan Khonghucu berbadan hukum yang membentuk LPDK; d. rencana kerja pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Dana Kebajikan; dan e. asli rekomendasi dari Majelis Tinggi Agama Khonghucu INDONESIA.