Pasal 11

(1) Kepala Biro Hukum dan KLN melakukan telaahan terhadap rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (2) Telaahan terhadap rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sinkronisasi, pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan gagasan; dan b. penyesuaian sistematika dan teknik perancangan. (3) Dalam rangka penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Biro Hukum dan KLN mengadakan rapat pembahasan dan/atau koordinasi dengan unit kerja eselon I Pemrakarsa, unit kerja eselon I terkait dan instansi terkait lainnya di luar Kementerian Agama.