Peraturan Menag No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL
KEMENTERIAN AGAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a.
bahwa
untuk
meningkatkan
pelayanan
kepada
masyarakat di bidang agama di Provinsi Papua Tengah
dan Provinsi Papua Barat Daya, perlu dibentuk Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tengah
dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua
Barat Daya;
b. bahwa pembentukan Kantor Wilayah Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL KEMENTERIAN AGAMA.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288) diubah sebagai berikut:
- Setelah huruf hh Pasal 2 ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf ii dan huruf jj sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2 Kantor wilayah Kementerian Agama provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh; b. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara; c. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat; d. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau; e. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau; f. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi; g. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan; h. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
i.
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Bengkulu;
j.
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Lampung;
k.
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Banten;
l.
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
m.
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa
Barat;
n.
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa
Tengah;
o.
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta;
p.
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa
Timur;
q.
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali;
r.
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa
Tenggara Barat;
s.
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa
Tenggara Timur;
t.
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Kalimantan Barat;
u.
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Kalimantan Tengah;
v.
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Kalimantan Selatan;
w.
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Kalimantan Timur;
x.
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Kalimantan Utara;
y.
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Sulawesi Utara;
z.
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Sulawesi Tengah;
aa. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Sulawesi Selatan;
bb. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Sulawesi Tenggara;
cc. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Gorontalo;
dd. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Sulawesi Barat;
ee. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Maluku;
ff.
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Maluku Utara;
gg. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Papua;
hh. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Papua Barat;
ii.
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Papua Tengah; dan
jj.
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Papua Barat Daya.
- Di antara Pasal 537 dan Pasal 538 disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keduapuluh sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Keduapuluh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tengah
- Di antara Bagian Keduapuluh dan Pasal 538 disisipkan 14 (empat belas) pasal, yakni Pasal 537A sampai dengan Pasal 537N sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 537A Susunan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tengah, terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam; c. Bidang Urusan Agama Kristen; d. Bidang Bimbingan Masyarakat Katolik; e. Pembimbing Pendidikan Kristen; dan f. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 537B Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537A huruf a bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas, pelayanan, pemberian dukungan, dan bina administrasi pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.
Pasal 537C Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537B, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi penyusunan rencana, program, perjanjian kinerja, kegiatan dan anggaran, evaluasi, serta laporan; b. pelaksanaan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara; c. penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi sumber daya manusia, fasilitasi asesmen, dan pengembangan pegawai; d. penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar, dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan zona integritas;
e. penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, analisis, advokasi, dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan pengawasan orang asing; f. pelaksanaan bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan dan harmonisasi umat beragama; g. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, hubungan masyarakat, dan publikasi; dan h. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, serta fasilitasi pelayanan terpadu pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi.
Pasal 537D Bagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 537E Bidang Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537A huruf b bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan data dan sistem informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan Islam dan bimbingan masyarakat Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.
Pasal 537F Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537E, Bidang Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang pendidikan dan bimbingan masyarakat Islam; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan dan bimbingan masyarakat Islam; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan raudlatul athfal, pendidikan madrasah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah dan pesantren, urusan dan penerangan agama Islam, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, zakat dan wakaf, serta pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan dan bimbingan masyarakat Islam; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan dan bimbingan masyarakat Islam.
Pasal 537G Bidang Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 537H Bidang Urusan Agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537A huruf c bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan data dan sistem informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.
Pasal 537I Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537H, Bidang Urusan Agama Kristen menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang urusan agama Kristen; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional urusan agama Kristen; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan, penyuluhan dan pemberdayaan umat, budaya keagamaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi urusan agama Kristen; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang urusan agama Kristen.
Pasal 537J Bidang Urusan Agama Kristen terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 537K Bidang Bimbingan Masyarakat Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537A huruf d bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, dan pengelolaan data dan sistem informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang bimbingan masyarakat Katolik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.
Pasal 537L Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537K, Bidang Bimbingan Masyarakat Katolik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang bimbingan masyarakat Katolik, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional bimbingan masyarakat Katolik; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan, penyuluhan dan pemberdayaan umat, serta pengelolaan data dan sistem informasi bimbingan masyarakat Katolik; dan
d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bimbingan masyarakat Katolik.
Pasal 537M Bidang Bimbingan Masyarakat Katolik terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 537N Pembimbing Pendidikan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537A huruf e bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan data dan sistem informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.
- Di antara Pasal 537N dan Pasal 538 disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keduapuluhsatu sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Keduapuluhsatu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat Daya
- Di antara Bagian Keduapuluhsatu dan Pasal 538 disisipkan 13 (tiga belas) pasal, yakni Pasal 537O sampai dengan Pasal 537AA sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 537O Susunan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat Daya, terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam; c. Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen; d. Bidang Bimbingan Masyarakat Katolik; dan e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 537P Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537O huruf a bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas, pelayanan, pemberian dukungan, dan bina administrasi pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.
Pasal 537Q Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537P, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi penyusunan rencana, program, perjanjian kinerja, kegiatan dan anggaran, evaluasi, serta laporan; b. pelaksanaan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara; c. penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi sumber daya manusia, fasilitasi asesmen, dan pengembangan pegawai; d. penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar, dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan zona integritas; e. penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, analisis, advokasi, dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan pengawasan orang asing; f. pelaksanaan bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, dan harmonisasi umat beragama; g. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, hubungan masyarakat, dan publikasi; dan h. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, serta fasilitasi pelayanan terpadu pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi.
Pasal 537R Bagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 537S Bidang Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537O huruf b bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan data dan sistem informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan Islam dan masyarakat Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.
Pasal 537T Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537S, Bidang Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang pendidikan dan bimbingan masyarakat Islam;
b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan dan bimbingan masyarakat Islam; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan raudlatul athfal, pendidikan madrasah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah dan pesantren, urusan dan penerangan agama Islam, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, zakat dan wakaf, serta pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan dan bimbingan masyarakat Islam; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan dan bimbingan masyarakat Islam.
Pasal 537U Bidang Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 537V
Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 537O huruf c bertugas
melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan
kebijakan
teknis,
pelayanan,
bimbingan
teknis,
pembinaan, pengelolaan data dan sistem informasi,
serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang
bimbingan masyarakat Kristen berdasarkan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama provinsi.
Pasal 537W
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 537V, Bidang Bimbingan Masyarakat
Kristen menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan teknis dan perencanaan di bidang
bimbingan masyarakat Kristen;
b.
pelayanan dan pemenuhan standar nasional
bimbingan masyarakat Kristen;
c.
bimbingan
teknis
dan
supervisi
di
bidang
kelembagaan, penyuluhan dan pemberdayaan
umat, budaya keagamaan, pendidikan agama dan
pendidikan keagamaan Kristen, serta pengelolaan
data dan sistem informasi bimbingan masyarakat
Kristen; dan
d.
evaluasi dan penyusunan laporan di bidang
bimbingan masyarakat Kristen.
Pasal 537X Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 537Y Bidang Bimbingan Masyarakat Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537O huruf d bertugas melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, dan pengelolaan data dan sistem informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang
bimbingan masyarakat Katolik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.
Pasal 537Z Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537Y, Bidang Bimbingan Masyarakat Katolik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang bimbingan masyarakat Katolik; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional bimbingan masyarakat Katolik; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan, penyuluhan dan pemberdayaan umat, serta pengelolaan data dan sistem informasi bimbingan masyarakat Katolik; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bimbingan masyarakat Katolik.
Pasal 537AA Bidang Bimbingan Masyarakat Katolik terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2026
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
Œ
NASARUDDIN UMAR
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL KEMENTERIAN AGAMA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA TENGAH
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
NASARUDDIN UMAR
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a.
bahwa
untuk
meningkatkan
pelayanan
kepada
masyarakat di bidang agama di Provinsi Papua Tengah
dan Provinsi Papua Barat Daya, perlu dibentuk Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tengah
dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua
Barat Daya;
b. bahwa pembentukan Kantor Wilayah Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
