Pasal 16

(1) Persyaratan pembentukan organisasi instansi vertikal: a. Kanwil Kemenag:

1. peraturan perundang-undangan tentang pembentukan provinsi;
2. rekomendasi gubernur; dan
3. kelengkapan administrasi yang meliputi, antara lain: data penduduk, data pendidikan, dan data keagamaan. www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Kankemenag:

1. peraturan perundang-undangan tentang pembentukan kabupaten/kota;
2. rekomendasi bupati atau walikota; dan
3. kelengkapan administrasi yang meliputi, antara lain: data penduduk, data pendidikan, dan data keagamaan. (2) Persyaratan penyempurnaan organisasi instansi vertikal: a. Kanwil Kemenag:
4. surat usulan penyempurnaan organisasi Kanwil Kemenag dari Kepala Kanwil Kemenag yang bersangkutan;
5. hasil analisis dan evaluasi organisasi; dan
6. kelengkapan administrasi yang meliputi, antara lain: data penduduk, data pendidikan, dan data keagamaan. b. Kankemenag:
7. surat usulan penyempurnaan organisasi Kankemenag dari Kepala Kanwil Kemenag yang bersangkutan;
8. hasil analisis dan evaluasi organisasi; dan
9. kelengkapan administrasi yang meliputi, antara lain: data penduduk, data pendidikan, dan data keagamaan.