Pasal 17

(1) Persyaratan pembentukan organisasi UPT a. Perguruan Tinggi Agama Negeri

1. surat usulan pembentukan Perguruan Tinggi Agama Negeri dari Direktur Jenderal; dan
2. kelengkapan administrasi yang meliputi, antara lain: data proyeksi calon mahasiswa, data pendidikan, dan data keagamaan. b. Lajnah dan Balai
3. surat usulan pembentukan Lajnah atau Balai dari Kepala Badan; dan
4. kelengkapan administrasi yang meliputi, antara lain: data pegawai dan tenaga teknis keagamaan, data pendidikan, dan data keagamaan. www.djpp.kemenkumham.go.id

c. KUA

1. surat usulan pembentukan KUA dari Direktur Jenderal Bimas Islam;
2. peraturan perundang-undangan tentang pembentukan kecamatan;
3. rekomendasi bupati atau walikota; dan
4. kelengkapan administrasi yang meliputi, antara lain: data penduduk, data pendidikan, dan data keagamaan. d. Madrasah Negeri
5. surat usulan pembentukan Madrasah Negeri dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam; dan
6. kelengkapan administrasi yang meliputi, antara lain: data proyeksi calon siswa, data pendidikan, dan data keagamaan. (2) Persyaratan penyempurnaan organisasi UPT a. Perguruan Tinggi Agama Negeri
7. surat usulan penyempurnaan Perguruan Tinggi Agama Negeri dari Direktur Jenderal;
8. hasil analisis dan evaluasi organisasi; dan
9. kelengkapan administrasi yang meliputi, antara lain: data proyeksi calon mahasiswa, data pendidikan, dan data keagamaan. b. Lajnah dan Balai
10. surat usulan penyempurnaan Lajnah atau Balai dari Kepala Badan;
11. hasil analisis dan evaluasi organisasi; dan
12. kelengkapan administrasi yang meliputi, antara lain: data pegawai dan tenaga teknis keagamaan, data pendidikan, dan data keagamaan.