Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2011 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG LISTRIK PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2011

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Bidang Listrik Perdesaan, selanjutnya disebut DAK Bidang Listrik Perdesaan, adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan Energi Terbarukan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.
2. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, selanjutnya disebut PLTMH adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air di bawah kapasitas 1 MW yang dapat berasal dari saluran irigasi, sungai, atau air terjun alam, dengan cara memanfaatkan tinggi terjunnya dan jumlah debit air.
3. Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat, selanjutnya disebut PLTS Terpusat adalah suatu pembangkit listrik yang menggunakan tenaga matahari dengan cara memanfaatkan intensitas cahaya dimana energi yang dihasilkan, disalurkan kepada pemakai melalui jaringan listrik.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang energi, selanjutnya disingkat SKPD yang menangani bidang energi adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan menangani bidang energi yang akan menggunakan anggaran atau menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Listrik Perdesaan.
5. Menteri adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
6. Kementerian adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian dan Pemerintah Kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari segi teknis terhadap kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Listrik Perdesaan. (2) Petunjuk teknis ini bertujuan: a. menjamin tertib perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi DAK Bidang Listrik Perdesaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten; b. menjamin terlaksananya koordinasi antara Kementerian dan Pemerintah Kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Listrik Perdesaan; c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan DAK Bidang Listrik Perdesaan, serta mensinergikan kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Listrik Perdesaan;

d. meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan sebagai upaya mewujudkan sasaran bauran energi nasional untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil/konvensional; e. meningkatkan peran serta pemerintah daerah dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan. (3) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi arah kegiatan, sasaran dan perencanaan, koordinasi penyelenggaraan, tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta penilaian kinerja.

(1) DAK Bidang Listrik Perdesaan diarahkan untuk membiayai kegiatan fisik bidang energi terbarukan yang meliputi: a. pembangunan PLTMH baru; b. rehabilitasi PLTMH yang rusak; c. perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTMH; d. pembangunan PLTS Terpusat. (2) Kegiatan pembangunan PLTMH baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan prioritas. (3) Kegiatan pembangunan PLTS Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan apabila daerah di Kabupaten tidak mempunyai potensi PLTMH yang layak secara teknis dapat dikembangkan. (4) Ketentuan mengenai spesifikasi teknis kegiatan fisik bidang energi terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Sasaran penerima/pemanfaat DAK Bidang Listrik Perdesaan diprioritaskan untuk desa terpencil/terisolir dari jangkauan listrik PT PLN (Persero).

(1) Berdasarkan penetapan alokasi DAK Bidang Listrik Perdesaan dari Menteri Keuangan, Bupati/Walikota penerima DAK Bidang Listrik Perdesaan membuat Rencana Kegiatan yang akan dibiayai dengan DAK Bidang Listrik Perdesaan secara partisipatif berdasarkan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan. (2) Rencana Kegiatan dan usulan perubahannya disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian dan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi. (3) Rencana kegiatan dan usulan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi atas nama Menteri.

(1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan DAK Bidang Listrik Perdesaan, Kementerian melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten. (2) Dalam rangka koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian melakukan kegiatan sebagai berikut : a. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi kepada Daerah-daerah yang mendapat DAK Bidang Listrik Perdesaan; b. memfasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan DAK Bidang Listrik Perdesaan oleh Daerah; c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK Bidang Listrik Perdesaan oleh Daerah.

(1) SKPD yang menangani bidang energi melaksanakan kegiatan yang dananya bersumber dari DAK Bidang Listrik Perdesaan sebagaimana telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (2) Kepala SKPD yang menangani bidang energi bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Listrik Perdesaan.

(1) Bupati penerima DAK Bidang Listrik Perdesaan wajib mengalokasikan dana pendamping dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah paling kurang 10 % (sepuluh persen) dari jumlah DAK Bidang Listrik Perdesaan yang diterimanya. (2) Dana pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan fisik. (3) Selain dana pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati penerima DAK Bidang Listrik Perdesaan mengalokasikan dana penunjang untuk kegiatan operasional lainnya.

Kementerian melaksanakan pemantauan dan evaluasi dari segi teknis terhadap kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Listrik Perdesaan.

Pelaksanaan DAK Bidang Listrik Perdesaan yang dipantau dan dievaluasi meliputi:

a. kesesuaian antara Rencana Kegiatan dengan arah kegiatan DAK Bidang Listrik Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; b. kesesuaian antara pelaksanaan dengan Rencana Kegiatan.

Pengawasan fungsional/pemeriksaan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan DAK Bidang Listrik Perdesaan dilakukan oleh instansi-instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaporan pelaksanaan DAK Bidang Listrik Perdesaan dilakukan secara berjenjang, mulai dari Kepala SKPD yang menangani bidang energi, dan Bupati sebagai berikut : a. Kepala SKPD yang menangani bidang energi sebagai pelaksana DAK Bidang Listrik Perdesaan wajib menyampaikan laporan triwulan tentang realisasi pelaksanaan DAK Bidang Listrik Perdesaan dan laporan akhir tahun anggaran kepada Bupati; b. Bupati wajib menyampaikan laporan triwulan tentang realisasi pelaksanaan DAK Bidang Listrik Perdesaan dan laporan akhir tahun anggaran kepada Menteri, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian, dan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi. c. Laporan triwulanan dan Laporan akhir tahun anggaran memuat gambaran umum rencana kegiatan DAK Bidang Listrik Perdesaan, sasaran yang ingin dicapai, uraian pelaksanaan, hasil yang telah dicapai dan realisasi anggaran, serta hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan. d. Pelaporan menjadi salah satu dasar penilaian dalam kriteria alokasi anggaran DAK Bidang Listrik Perdesaan pada tahun berikutnya.

(1) Pelaksanaan DAK Bidang Listrik Perdesaan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dapat berakibat pada penilaian kinerja yang negatif, yang akan dituangkan dalam laporan Menteri ke Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, dan Menteri Dalam Negeri. (2) Kinerja penyelenggaraan DAK Bidang Listrik Perdesaan akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK Bidang Listrik Perdesaan oleh Kementerian pada tahun berikutnya. (3) Penyimpangan dalam pelaksanaan DAK Bidang Listrik Perdesaan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam hal terjadi bencana alam, Daerah dapat mengubah penggunaan DAK untuk kegiatan di luar yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis ini, setelah sebelumnya mengajukan usulan perubahan yang telah mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri. (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Kepala Daerah terkait. (3) Perubahan penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang dalam bidang yang sama dan tidak mengubah besaran alokasi DAK pada bidang tersebut.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2011 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

DARWIN ZAHEDY SALEH

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 291