Pasal 9
Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini merupakan laporan keuangan pertama yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2006 yang telah diaudit dan diberikan opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari sebanyak 81 LKKL, 7 LKKL mendapat opini “wajar tanpa pengecualian” atau unqualified, 38 LKKL mendapat opini “wajar dengan pengecualian” atau qualified, dan 36 LKKL mendapat opini “tidak menyatakan pendapat” atau disclaimer. Rincian opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKKL adalah sebagai berikut: A. LKKL yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian: 1. Mahkamah Konstitusi 2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 3. Kementerian Negara Perumahan Rakyat 4. Komisi Pemberantasan Korupsi 5. Dewan Perwakilan Daerah 6. Bagian Anggaran 071 – Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 7. Bagian Anggaran 099 – Penyertaan Modal Negara
B. LKKL yang mendapat opini wajar dengan pengecualian:
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat
Badan Pemeriksa Keuangan
Kepresidenan
Wakil Presiden
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Negara Riset dan Teknologi
Kementerian ...
Kementerian Negara Lingkungan Hidup
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Badan Intelijen Negara
Lembaga Sandi Negara
Dewan Ketahanan Nasional
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Perpustakaan Nasional
Departemen Komunikasi dan Informatika
Badan Pengawasan Obat dan Makanan
Lembaga Ketahanan Nasional
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Badan Narkotika Nasional
Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Badan Tenaga Nuklir Nasional
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Badan Standardisasi Nasional
Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional
Lembaga Administrasi Negara
Arsip Nasional Republik Indonesia
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga
Komisi Yudisial
Bagian Anggaran 070 – Dana Perimbangan
C. LKKL yang mendapat opini tidak menyatakan pendapat: 1. Mahkamah Agung 2. Kejaksaan Agung
Departemen ...
Departemen Dalam Negeri
Departemen Luar Negeri
Departemen Pertahanan
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Departemen Keuangan
Departemen Pertanian
Departemen Perindustrian
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
Departemen Perhubungan
Departemen Pendidikan Nasional
Departemen Kesehatan
Departemen Agama
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Departemen Sosial
Departemen Kehutanan
Departemen Kelautan dan Perikanan
Departemen Pekerjaan Umum
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Badan Pusat Statistik
Badan Pertanahan Nasional
Kepolisian Negara
Badan Meteorologi dan Geofisika
Komisi Pemilihan Umum
Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional
Badan Kepegawaian Negara
Departemen Perdagangan
Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Nanggroe Aceh Darussalam-Nias
Bagian Anggaran 061 – Cicilan Bunga Utang
Bagian Anggaran 062 – Subsidi Dan Transfer
Bagian Anggaran 069 – Belanja Lain-Lain
Bagian ...
Bagian Anggaran 096 – Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Luar Negeri
Bagian Anggaran 097 – Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Dalam Negeri
Bagian Anggaran 098 – Penerusan Pinjaman