Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2012 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG LISTRIK PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2012

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Bidang Listrik Perdesaan, selanjutnya disebut DAK Bidang Listrik Perdesaan, adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk

membantu pendanaan kegiatan pembangunan Energi Terbarukan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat dan Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid Surya- Angin dalam mendorong percepatan pembangunan daerah. 2. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, selanjutnya disingkat PLTMH adalah suatu pembangkit listrik skala kecil dengan kapasitas di bawah 1 MW yang menggunakan tenaga air sebagai sumber energinya, seperti dari saluran irigasi, sungai, atau air terjun alam, dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan (head) dan jumlah debit air. 3. Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat, selanjutnya disebut PLTS Terpusat adalah suatu pembangkit listrik yang menggunakan tenaga sinar matahari sebagai sumber energinya, dengan cara memanfaatkan radiasi cahaya (teknologi fotovoltaik) dan energi listrik yang dihasilkan selanjutnya disalurkan kepada pemakai melalui jaringan listrik. 4. Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid Surya-Angin, selanjutnya disebut PLT Hybrid Surya-Angin adalah suatu pembangkit listrik yang menggunakan gabungan antara tenaga sinar matahari dan tenaga angin sebagai sumber energinya, dengan cara memanfaatkan radiasi cahaya (teknologi fotovoltaik) dan kecepatan angin. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang energi, selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan menangani bidang energi yang akan menggunakan anggaran atau menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Listrik Perdesaan. 6. Menteri adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 7. Kementerian adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPD dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari segi teknis terhadap kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Listrik Perdesaan. (2) Petunjuk teknis ini bertujuan: a. menjamin tertib perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi DAK Bidang Listrik Perdesaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten; b. menjamin terlaksananya koordinasi antara Kementerian dan Pemerintah Kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Listrik Perdesaan;

c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan DAK Bidang Listrik Perdesaan, serta mensinergikan kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Listrik Perdesaan; d. meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan sebagai upaya mewujudkan sasaran bauran energi nasional untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil/konvensional; e. meningkatkan peran serta pemerintah daerah dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan. (3) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi arah kegiatan, sasaran dan perencanaan, koordinasi penyelenggaraan, tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta penilaian kinerja.

(1) DAK Bidang Listrik Perdesaan diarahkan untuk membiayai kegiatan fisik bidang energi terbarukan yang meliputi: a. pembangunan PLTMH baru; b. rehabilitasi PLTMH yang rusak; c. perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTMH Off- grid; d. pembangunan PLTS Terpusat; e. pembangunan PLT Hybrid Surya-Angin. (2) Kegiatan pembangunan PLTMH baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan prioritas. (3) Kegiatan pembangunan PLTS Terpusat dan/atau pembangunan PLT Hybrid Surya-Angin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat dilakukan apabila lokasi yang diusulkan di daerah tidak mempunyai potensi energi air skala kecil yang layak secara teknis untuk dapat dikembangkan menjadi PLTMH. (4) Ketentuan mengenai spesifikasi teknis kegiatan fisik bidang energi terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Sasaran penerima/pemanfaat DAK Bidang Listrik Perdesaan diprioritaskan untuk desa terpencil/terisolir dari jangkauan listrik PT PLN (Persero).

(1) Berdasarkan penetapan alokasi DAK Bidang Listrik Perdesaan dari Menteri Keuangan, Bupati penerima DAK Bidang Listrik Perdesaan membuat Rencana Kegiatan yang akan dibiayai dengan DAK Bidang Listrik Perdesaan secara partisipatif berdasarkan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan. (2) Rencana Kegiatan dan usulan perubahannya disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian dan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi.

(1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan DAK Bidang Listrik Perdesaan, Kementerian melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah. (2) Dalam rangka koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian melakukan kegiatan fasilitasi pelaksanaan sebagai berikut : a. sosialisasi kepada Pemerintah Daerah; b. bimbingan teknis terhadap pelaksanaan DAK Bidang Listrik Perdesaan; dan/atau c. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK Bidang Listrik Perdesaan.

(1) SKPD melaksanakan kegiatan yang dananya bersumber dari DAK Bidang Listrik Perdesaan sebagaimana telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (2) Kepala SKPD bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Listrik Perdesaan.

(1) Bupati penerima DAK Bidang Listrik Perdesaan wajib mengalokasikan dana pendamping dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah paling kurang 10 % (sepuluh persen) dari jumlah DAK Bidang Listrik Perdesaan yang diterimanya.

(2) Dana pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan fisik.

Kementerian melaksanakan pemantauan dan evaluasi dari segi teknis terhadap kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Listrik Perdesaan.

Pelaksanaan DAK Bidang Listrik Perdesaan yang dipantau dan dievaluasi meliputi: a. kesesuaian antara Rencana Kegiatan dengan arah kegiatan DAK Bidang Listrik Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; b. kesesuaian antara pelaksanaan dengan Rencana Kegiatan.

Pengawasan fungsional/pemeriksaan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan DAK Bidang Listrik Perdesaan dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaporan pelaksanaan DAK Bidang Listrik Perdesaan dilakukan secara berjenjang, sebagai berikut : a. Kepala SKPD sebagai pelaksana DAK Bidang Listrik Perdesaan wajib menyampaikan laporan triwulan mengenai realisasi pelaksanaan DAK Bidang Listrik Perdesaan dan laporan akhir tahun anggaran kepada Bupati; b. Bupati wajib menyampaikan laporan triwulan mengenai realisasi pelaksanaan DAK Bidang Listrik Perdesaan dan laporan akhir tahun anggaran kepada Menteri, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi dan Gubernur. c. Laporan triwulanan dan Laporan akhir tahun anggaran memuat gambaran umum rencana kegiatan DAK Bidang Listrik Perdesaan, sasaran yang ingin dicapai, uraian pelaksanaan, hasil yang telah dicapai dan realisasi anggaran, serta hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan.

d. Pelaporan menjadi salah satu dasar penilaian dalam kriteria alokasi anggaran DAK Bidang Listrik Perdesaan pada tahun berikutnya.

(1) Pelaksanaan DAK Bidang Listrik Perdesaan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dapat berakibat pada penilaian kinerja yang negatif, yang akan dituangkan dalam laporan Menteri ke Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri. (2) Kinerja penyelenggaraan DAK Bidang Listrik Perdesaan akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK Bidang Listrik Perdesaan oleh Kementerian pada tahun berikutnya. (3) Penyimpangan dalam pelaksanaan DAK Bidang Listrik Perdesaan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2012 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

JERO WACIK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN