Pasal 2

(1) Kewenangan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas : a. Izin Usaha di bidang energi dan sumber daya mineral yang didalamnya terdapat modal asing. b. Izin Usaha di bidang energi dan sumber daya mineral yang masih menjadi kewenangan Pemerintah. (2) Izin usaha di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.