Peraturan Menteri Nomor pm91-hk-501-mkp-2010 Tahun 2010 tentang TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
2. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
3. Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
4. Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
5. Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
6. Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
7. Panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
8. Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
9. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi

dengan atau tanpa pemandu lagu. 10. Jasa impresariat/promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan INDONESIA dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan. 11. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata bidang usaha penyelenggaan kegiatan hiburan dan rekreasi. 12. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata adalah tanggal pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata. 13. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang berisi hal-hal yang menurut Peraturan Menteri ini wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha. 14. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata. 15. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan.

Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk: a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha; dan b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.

(1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. (2) Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi jenis usaha: a. gelanggang olahraga; b. gelanggang seni; c. arena permainan;

d. hiburan malam; e. panti pijat; f. taman rekreasi; g. karaoke; dan h. jasa impresariat/promotor. (3) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi sub-jenis usaha: a. lapangan golf; b. rumah bilyar; c. gelanggang renang; d. lapangan tenis; e. gelanggang bowling; dan f. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang olahraga yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota dan/atau Gubernur. (4) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi sub-jenis usaha: a. sanggar seni; b. galeri seni; c. gedung pertunjukan seni; dan d. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang seni yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota dan/atau Gubernur. (5) Jenis usaha arena permainan dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi sub- jenis usaha: a. arena permainan; dan b. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha arena permainan yang ditetapkan oleh oleh Bupati, Walikota dan/atau Gubernur. (6) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi sub-jenis usaha: a. kelab malam; b. diskotek; c. pub; dan d. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha hiburan malam yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota dan/atau Gubernur.

(7) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi sub-jenis usaha: a. panti pijat; dan b. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha panti pijat yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota dan/atau Gubernur. (8) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi sub-jenis usaha: a. taman rekreasi; b. taman bertema; dan c. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha taman rekreasi yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota dan/atau Gubernur. (9) Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi sub-jenis usaha karaoke. (10) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi sub-jenis usaha jasa impresariat/promotor.

(1) Pengusaha jenis usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, ayat (6), dan ayat (10) berbentuk badan usaha INDONESIA berbadan hukum. (2) Pengusaha jenis usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) selain huruf a, ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha INDONESIA berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada setiap lokasi. (2) Khusus untuk jenis usaha jasa impresariat/promotor, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor. (3) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha. (4) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata. (5) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan pendaftaran usaha pariwisata berdasarkan keinginannya sendiri.

(1) Pendaftaran usaha pariwisata, kecuali untuk jenis usaha jasa impresariat/promotor, ditujukan kepada Bupati atau Walikota tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi berlokasi. (2) Khusus untuk jenis usaha jasa impresariat/promotor, pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Bupati atau Walikota tempat kedudukan kantor. (3) Pendaftaran usaha pariwisata untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ditujukan kepada Gubernur.

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup: a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata; b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata; c. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata; d. penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan e. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha.

(1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha. (2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen: a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk

pengusaha perseorangan;dan b. fotokopi izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

Bupati, Walikota, atau Gubernur memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada pengusaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

(1) Bupati, Walikota, atau Gubernur melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata. (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, Bupati, Walikota, atau Gubernur memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima Bupati, Walikota, atau Gubernur. (4) Apabila Bupati, Walikota, atau Gubernur tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap, benar, dan absah.

Bupati, Walikota, atau Gubernur mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah.

Daftar Usaha Pariwisata berisi: a. nomor pendaftaran usaha pariwisata; b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata; c. nama pengusaha; d. alamat pengusaha; e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha; f. jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; g. merek usaha, apabila ada; h. alamat penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan; j. nama izin dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha; k. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf j; dan l. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Daftar Usaha Pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

Bupati, Walikota, atau Gubernur berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berisi: a. nomor pendaftaran usaha pariwisata; b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata; c. nama pengusaha; d. alamat pengusaha; e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha; f. jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; g. merek usaha, apabila ada; h. alamat penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan; j. nama dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha; k. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan l. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

(1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Bupati, Walikota, atau Gubernur permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi. (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata disertai dengan dokumen penunjang yang terkait. (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa fotokopi disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya. (4) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta

(5) Bupati, Walikota, atau Gubernur melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata. (6) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan bahwa berkas permohonan pemutakhiran pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan Bupati, Walikota, atau Gubernur memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha. (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima Bupati, Walikota, atau Gubernur. (8) Apabila Bupati, Walikota, atau Gubernur tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima, permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar, dan absah. (9) Bupati, Walikota, atau Gubernur mencantumkan pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah. (10) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan, Bupati, Walikota, atau Gubernur menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata. (11) Dengan diterbitkannya Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Tanda Daftar Usaha Pariwisata terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. (12) Pengusaha mengembalikan Tanda Daftar Pariwisata terdahulu kepada Bupati, Walikota, atau Gubernur.

(1) Bupati, Walikota, atau Gubernur membekukan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha: a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; atau b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih. (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara. (3) Pengusaha wajib menyerahkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada Bupati, Walikota, atau Gubernur paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila telah: a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a; atau b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b. (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai: a. dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a; atau b. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b. (3) Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta. (4) Bupati, Walikota, atau Gubernur melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan bukti yang menunjang. (5) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan bahwa berkas permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar

Usaha Pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan Bupati, Walikota, atau Gubernur memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha. (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan oleh Bupati, Walikota, atau Gubernur paling lambat dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata diterima. (7) Apabila Bupati, Walikota, atau Gubernur tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar dan absah. (8) Bupati, Walikota, atau Gubernur mencantumkan pengaktifan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah. (9) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah diaktifkan kembali, Bupati, Walikota, atau Gubernur menyerahkan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

(1) Bupati, Walikota, atau Gubernur membatalkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha: a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau c. membubarkan usahanya. (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku lagi apabila dibatalkan. (3) Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha kepada Bupati, Walikota, atau Gubernur paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Bupati, Walikota, dan/atau Gubernur melakukan pengawasan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Pariwisata.

(1) Pendanaan pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata dan pengawasan untuk tingkat kabupaten/kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. (2) Pendanaan pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata dan pengawasan untuk tingkat provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi.

(1) Bupati atau Walikota melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali. (2) Gubernur melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan sekali. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jumlah penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi per jenis usaha; b. perubahan jumlah penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya; dan c. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, khusus dalam hal terjadi pengurangan.

(1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 18 ayat (4) dan/atau Pasal 20 ayat (3) dikenai teguran tertulis pertama. (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 18 ayat (4) dan/atau Pasal 20 ayat (3), pengusaha dikenai teguran tertulis kedua. (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 18 ayat (4) dan/atau Pasal 20 ayat (3), pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.

(1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenai teguran tertulis pertama. (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), pengusaha dikenai teguran tertulis kedua. (3) Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), pengusaha dikenai teguran tertulis ketiga. (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.

(1) Izin Tetap Usaha Pariwisata yang masih berlaku dan telah dimiliki pengusaha sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini untuk sementara diperlakukan sama dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. (2) Pengusaha yang memiliki Izin Tetap Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KEP-012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2010 MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

JERO WACIK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR