Pasal 208

(1) BUMN wajib menjaga keamanan siber sesuai dengan prinsip utama keamanan informasi, yang meliputi kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), dan ketersediaan (availability) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keamanan siber. (2) BUMN wajib mengidentifikasi ancaman dan kerentanan pada aset teknologi informasi yang dimiliki dan menyusun rencana atau prosedur penanggulangan dan pemulihan insiden siber dengan mengacu pada praktik terbaik.