Pasal 9

(1) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN dilakukan melalui pendekatan Objek Kerja dengan memperhatikan SKR penyelesaian kegiatan dan Beban Kerja. (2) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN melalui pendekatan Objek Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan: a. mengidentifikasi aspek Beban Kerja berdasarkan rata-rata volume 3 (tiga) tahun terakhir atau target volume tahun berjalan; b. menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN berdasarkan Objek Kerja, volume Beban Kerja, SKR dan persentase kontribusi dari masing-masing jenjang Jabatan Fungsional PKPN; c. Nilai SKR dan persentase kontribusi telah ditetapkan dan menjadi acuan dalam penghitungan kebutuhan sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini. (3) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN

dengan pendekatan Objek Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.