Pasal 7

(1) Dalam hal:
a. adanya pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah kabupaten; atau b. upaya mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;

Presiden dapat menetapkan Daerah Tertinggal baru.

(2) Penetapan Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.