Pasal 31

(1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja PDT secara berkala sesuai dengan jangka waktu perencanaan PPDT terhadap kabupaten di wilayahnya.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tingkat capaian pelaksanaan berdasarkan STRADA-PPDT dan
RAD-PPDT di tingkat Provinsi dengan memerhatikan STRADA-PPDT dan RAD-PPDT di kabupaten
di wilayahnya.

(3) Hasil . . .

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap daerah tertinggal yang telah terentaskan dari status daerah tertinggal dilaporkan setiap (lima) tahun pada akhir pelaksanaan RPJMN kepada Menteri.