Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Gubernur berwenang: a. mengoordinasikan pelaksanaan PPDT di wilayah kewenangannya; b. mengawasi . . .

b. mengawasi pelaksanaan PPDT yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten;
c. melakukan pemantauan dan evaluasi PPDT dalam skala provinsi; dan d. melaporkan perkembangan PPDT di wilayahnya secara berkala kepada Menteri.